Ombudsman Beberkan Maladministrasi Pemilu 2019

KPU dan Bawaslu Lalai

115
0
Loading...

JAKARTA – Ombudsman RI menemukan terjadi maladministrasi yang mengakibatkan jatuhnya korban Petugas Pemilu 2019. Lembaga negara pengawas pelayanan publik ini menyebut negara harus meminta maaf atas kejadian tersebut.

Anggota Om­budsman RI Adrianus Meliala me­nyampaikan ada indikasi ku­at DPR dan Pe­merintah selaku pe­rancang Undang-Undang Pemilu me­nyebabkan ter­jadinya mala­d­ministrasi.

“Mengingat DPR dan Pemerintah merancang dan mengesahkan Undang-Undang yang terlalu teknis, diselesaikan secara berlarut dan ternyata tidak bisa dijalankan secara normal,” terangnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (20/5).

Dari hasil kajian singkat (Rapid Assesment) Ombudsman di lapangan, mereka menemukan beberapa fakta syarat usia dan kondisi kesehatan calon Petugas Pemilu 2019 tidak menjadi perhatian.

Selain lalai dalam aspek kesehatan, Adrianus menyebut, Ombudsman menemukan indikasi kuat bahwa pemerintah melakukan maladministrasi pendanaan Pemilu. “Petugas pemilu ad-hoc bekerja dengan pendekatan kesukarelaan, tidak menyadari risiko kesehatan dan tidak memperoleh kompensasi yang cukup,” ujarnya.

Ombudsman menyoroti langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan maladministrasi karena tidak mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam mencegah datangnya korban.

“Bukan hanya Badan Pengawas Pemilu juga terindikasi melakukan maladministrasi sebagai pengawasan tidak mengingatkan KPU terkait kesehatan para petugas Pemilu serta mencegah jatuhnya korban,” paparnya.

Loading...

Untuk itu, Ombudsman memberikan saran agar dilakukan perbaikan peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu karena sejauh ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terlalu rinci mengatur teknis Pemilu dan diputuskan secara terlambat. “Sehingga menyebabkan penyusunan peraturan turunannya menjadi sulit dan berakibat pada beban kerja terlalu berat dan kaku,” imbuh Adrianus.

Ombudsman menilai harus segera dilakukan diskusi untuk mengadakan model pemilihan umum yang lebih modern berbasis digital guna mengurangi pengerahan sumber daya manusia yang amat besar.

Dalam proses pengolahan datanya, Ombudsman menggunakan metode wawancara stakeholders yang meliputi KPU/Daerah, Bawaslu/Panwaslu, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pengamat, mantan dan keluarga korban KPPS. Pencarian data dilakukan selama sepekan.

Semua kajian ini kemudian diselaraskan lewat data yang diambil dari perwakilan Ombudsman. Meliputi Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah. Seperti diketahui, Data Kementerian Kesehatan per 15 Mei 2019 tercatat sebanyak 527 petugas KPPS meninggal dari dinas kesehatan di setiap provinsi. Selain korban jiwa sekitar 11.239 petugas KPPS mengalami sakit.(fin/tgr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.