KPU Kabupaten Tasik: Petahana tak Terbukti Melanggar

68
0
PRESS RELEASE. Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya memaparkan hasil pencermatan penelitian dan kajian surat laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi calon petahana dari Bawaslu lewat zoom meeting, Senin (11/1). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

SINGAPARNA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya mengumumkan hasil tindak lanjut atas surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020 melalui konferensi pers zoom meeting, Senin (11/1).

KPU mengeluarkan surat pengumuman Nomor:15/PY.02.1-Pu/3206/KPU-Kab/I/2021 tentang hasil tindak lanjut atas surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 046/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/XII/2020.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin SP menjelaskan lewat press release melalui zoom meeting Senin 11 Januari 2020, KPU menyampaikan tindak lanjut terkait surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya perihal penerusan pelanggaran administrasi tanggal 30 Desember.

Menurut dia, KPU telah melakukan pencermatan penelitian dan pengkajian guna menindaklanjuti surat dari Bawaslu tersebut.

Baca juga : 1 Warganya Meninggal Covid-19, Satgas Pagerageung Tasik Lakukan Ini

Loading...

Dalam melakukan pengkajian KPU berpegang pada norma hukum pemilihan yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab KPU yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi yndang-undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Kemudian, Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014.

“Selain itu KPU telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan KPU RI, termasuk melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon dan pihak-pihak lain yang diperlukan,” terang Zamzam.

Termasuk, lanjut dia, KPU juga meminta keterangan para ahli dalam hal ini keterangan dari Dr Nur Hidayat Sardini SSos MSi, Titi Anggraini SH MH, Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH dan Dr Berna Sudjana Ermaya SH MH.

Dari hasil pencermatan, penelitian dan pengkajian tersebut KPU menyimpulkan, pertama bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diajukan oleh pelapor atas nama Dr H Iwan Saputra SE MSi diajukan melewati tenggat waktu, sehingga terhadap laporan tersebut tidak dapat diterima.

Kedua, bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut diajukan oleh pelapor atas nama Dr H Iwan Saputra SE MSi setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh KPU tertanggal 16 Desember 2020, sehingga hal tersebut merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang merupakan ruang kewenangan absolute dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketiga, bahwa tidak terdapat argumentasi yang cukup kuat yang menjelaskan bahwa program Instruksi Bupati dan surat edaran tentang percepatan pensertifikatan tanah wakaf ini merupakan murni kebijakan bupati atau petahana, karena kebijakan tersebut bersifat regeling bukan beschikking.

Kemudian, kata dia, poin keempat, bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan adanya keuntungan yang diperoleh Pasangan Calon Nomor 2 H Ade Sugianto dan H Cecep Nurul Yakin dari kebijakan Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk surat instruksi dan edaran bupati sehingga unsur pelanggaran pasal 71 ayat 3 tidak terbukti.

“Berdasarkan hasil kajian yang terurai di atas dengan ini KPU Kabupaten Tasikmalaya memutuskan bahwa perkara dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh calon bupati petahana nomor urut dua H Ade Sugianto tidak terbukti,” jelasnya.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menambahkan, hasil pencermatan, penelitian dan kajian KPU terhadap rekomendasi Bawaslu, keputusannya dihormati.

“Ya bagi saya bahwa itu sudah menjadi ranahnya KPU yang memang diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2013 yang menjadi landasan mereka ketika menangani penerusan rekomendasi dari Bawaslu dengan hasil kajiannya seperti itu ya kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkap dia.

Artinya, tambah dia, KPU mempunyai pertimbangan hukum yang matang dan sudah melaksanakan pencermatan dan pengkajian, yang jelas KPU sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan pencermatan, penelitian dan pengkajian.

“Hasil keputusan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari KPU. Adapun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diteruskan oleh Bawaslu yang penting KPU sudah melaksanakan prosedural yang ada. Saya menghormati itu,” papar dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.