Pemkab Harus Prioritaskan Usulan KPU dan Bawaslu

KPU Minta Anggaran Pilkada Cair Tahun Ini

45
0

SINGAPARNA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana Pilkada 2020 pada anggaran perubahan tahun ini. Karena, Januari tahun depan sudah memasuki tahapan.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin SP mengatakan Januari 2020 merupakan tahapan awal pilkada dengan rekrutmen Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam tahapan tersebut jelas dibutuhkan anggaran untuk rekrutmen dan honor. “Sebenarnya sekarang juga sudah masuk tahapan pilkada, mulai dari penganggaran dan persiapan. Namun, itu tidak membutuhkan anggaran,” ujarnya kepada Radar, Selasa (28/5).

Namun, tambah Zamzam, KPU akan sangat membutuhkan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2020 pada Januari-Februari. Di mana perlu ada anggaran untuk honor bagi para PPK dan PPS. “Diharapkan pada anggaran perubahan 2019 sudah bisa dianggarkan. Karena kalau di APBD murni 2020 belum tentu ada anggarannya Januari-Februari, biasanya lewat awal tahun bisa Maret cairnya,” terangnya.

Dengan demikian, lanjut dia, KPU akan kesulitan dan kasihan kalau PPK dan PPS yang sudah direkrut belum bisa mendapatkan honor sesuai aturan, apabila anggarannya belum tersedia pada Januari 2020. “Maka dari itu diharapkan pemerintah daerah dan DPRD bisa meng­alokasikannya tahun ini,” harapnya.

Terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Deni R Sagara SFil menilai sependapat dengan KPU soal alokasi anggaran Pilkada 2020 harus tahun ini. “Penganggaran untuk tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 memang harus menjadi sebuah prioritas dari pemerintah daerah dan kami eksekutif akan terus mendorong supaya segera disiapkan,” katanya.

Lanjut dia, ketika usulan dari KPU dan Bawaslu sudah muncul, pemerintah daerah harus segera melakukan pembahasan bersama DPRD untuk penganggaran pada perubahan tahun ini. “Kalai kebutuhan anggaran mulai awal Januari-Februari 2020, mau tidak mau di perubahan 2019 sudah dianggarkan untuk digunakan oleh KPU dan Bawaslu,” katanya.

DPRD meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pilkada pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun ini. “Kuncinya ada di pemerintah daerah, kalau mereka lebih awal dan memprioritaskannya, pasti akan menjadi prioritas dalam pembahasan anggarannya. Kalau pun ada kendala bisa dicari solusinya sejak dini,” paparnya.(dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.