KPU Pangandaran Diberi Sanksi

101
0
SEPI. Suasana di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran Rabu (3/7).

PANGANDARAN – Karena tidak melaksanakan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administrasi.

Divisi Pengawasan Komisioner Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi mengatakan, berdasarkan keputusan sidang yang digelar Bawaslu Jawa Barat, KPU Kabupaten Pangandaran dijatuhi sanksi administrasi karena tidak melaksanakan PSU.

”Padahal pihak Bawaslu Pangandaran sudah merekomendasiakan ke KPU untuk melakukan PSU,” ujarnya kepada Radar saat ditemui di salah satu hotel, Rabu (3/7).

Menurutnya rekomendasi PSU tersebut ditujukan kepada KPU, karena ditemukan adanya pemilih dari luar daerah yang tidak menyertakan form A5. ”Padahal pihak Bawaslu sudah melakukan teguran secara tertulis,” katanya.

Secara garis besar, menurut dia, dalam hak jawab yang diberikan kepada KPU Pangandaran, mereka tidak merasa bersalah dengan alasan menjaga suara rakyat.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran Gaga Abdillah mengatakan ada empat TPS yang direkomendasikan untuk dilakukan PSU pada Pemilu 2019 kemarin. ”TPS Pananjung, Cikembulan, Karangsari dan Kalangjaladri,” terangnya.

Gaga mengatakan saat itu ada beberapa orang dari luar daerah yang kebetulan bekerja di Pangandaran, mereka meminta diberi kesempatan mencoblos di TPS, saat itu ada yang hanya membawa rekomendasi dari tempat kerja mereka. ”Saat itu mereka tidak membawa form A5, padahal itu sangat diwajibkan,” jelasnya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.