KPU Punya Waktu 7 Hari Kaji Dugaan Pelanggaran Administrasi Petahana di Pilkada Tasik

73
0
Jajang Jamaludin SAg Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
Loading...

SINGAPARNA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya diberikan waktu tujuh hari ke depan dalam mengkaji dan meneliti berkas dugaan pelanggaran administrasi calon bupati petahana Ade Sugianto yang direkomendasikan Bawaslu.

Tenggang waktu tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Di mana ketika Bawaslu memberikan rekomendasi ke KPU, maka selama tujuh hari tersebut harus ditindaklanjuti, jika tidak nanti ada sanksi teguran yang dikeluarkan Bawaslu.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jajang Jamaludin SAg mengatakan, Rabu (30/12) sore KPU sudah menerima berkas dugaan pelanggaran administrasi calon petahana dari rekomendasi Bawaslu.

“Kami sudah menerima berkas dari Bawaslu. Sesuai Perbawaslu kita diberikan waktu selama tujuh hari untuk menindaklanjutinya dengan mengkaji dan meneliti berkas tersebut,” ujarnya kepada Radar, Rabu (30/12).

Baca juga : Tak Ada Euforia Tahun Baru di Kota Tasik, BNN Tiadakan Razia

Loading...

Menurut Jajang, di dalam Peraturan KPU sendiri memang tidak diatur batas waktu bagi KPU untuk menyelesaikan kajian dan penelitian terhadap berkas rekomendasi dari Bawaslu. Namun, ketentuannya ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada pasal 140 ayat 1, yakni KPU diberikan waktu selama tujuh hari.

“Dalam PKPU Nomor 13 tahun 2014 dan PKPU Nomor 25 tahun 2013 sendiri dalam meneliti dan menganalisis berkas rekomendasi Bawaslu, KPU dianjurkan untuk melakukan konsultasi satu tingkat ke atas atau dalam hal ini ke KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar),” katanya.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menjelaskan, selama tujuh hari ke depan KPU diberikan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu sesuai Perbawaslu.

Jika tidak ditindaklanjuti, kata dia, Bawaslu akan mengeluarkan teguran tertulis kepada KPU, ketika dalam tujuh hari tidak ada tanggapan. Hasil kajian dan penelitiannya sendiri KPU mempunyai mekanisme tersendiri, pastinya hasilnya nanti disampaikan lewat pleno KPU.

“Ya diharapkan sesuai waktu itu, ketika tidak diindahkan dalam tujuh hari ada peringatan tertulis, sanksinya dimusyawarahkan rapat pimpinan Bawaslu, kewenangan kami sebatas itu yang diatur Perbawaslu. Jadi biarkan KPU bekerja sesuai fakta dan keputusannya seperti apa,” ujar dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.