KPU Tak Hadiri Audiensi FMPD, Soal Kisruh Pilkada Tasik 2020

88
0
AUDIENSI. Forum Masyarakat Penyelamat Demokrasi (FMPD) Kabupaten Tasikmalaya audiensi dengan DPRD, Bawaslu dan KPU, Selasa (19/1). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

SINGAPARNA – Forum Masyarakat Penyelemat Demokrasi (FMPD) Kabupaten Tasikmalaya mendatangi DPRD untuk mengadukan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang menyisakan berbagai persoalan, Selasa (19/1).

Dalam audiensi tersebut dihadiri pimpinan DPRD, Komisi I dan Bawaslu.

Namun, KPU yang diharapkan massa hadir, tidak ada. Alhasil, DPRD pun akan kembali menjadwalkan ulang pertemuan seperti ini sampai KPU bisa hadir.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ami Fahmi ST mengatakan, kedatangan FMPD untuk beraudiensi menyampaikan aspirasinya tentang keputusan KPU terkait hasil kajian, penelitian dan pencermatan terhadap rekomendasi yang diteruskan Bawaslu.

Baca juga : IRT Pengendara Motor Tewas Diseruduk Grandmax di Manonjaya Tasik

loading...

“FMPD menyampaikan, berharap dan memperjuangkan keadilan. Bukan masalah menang atau kalah, tetapi keadilan harus ditegakkan,” ujarnya kepada Radar, kemarin.

Kemudian, lanjut dia, yang disampaikan audien dari FMPD juga mencoba mengklarifikasi dan menyamakan penafsiran dalam pembacaan serta penggunaan undang-undang.

“Tetapi sudah tersampaikan dan clear bersama Bawaslu menyamakan persepsi dan menafsirkan undang-undang tersebut. Pada intinya, pertemuan ini akan dijadwalkan ulang karena pihak KPU yang dalam audiensi ini tidak hadir dengan alasan ada acara di luar kota,” jelas dia.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SIP mengatakan, dalam audiensi ini, FMPD menyampaikan terkait soal hasil keputusan KPU terhadap surat terusan dugaan pelanggaran administrasi.

“Kita juga sampaikan kepada audien bahwa Bawaslu bekerja sesuai peraturan dan undang-undang yang diamanatkan kepada kami. Termasuk KPU juga melaksanakan tugasnya sesuai peraturan dan perundangan,” ujarnya.

Dia menambahkan, soal hasil kajian, penelitian dan pencermatan terhadap surat terusan dari Bawaslu, KPU mempunyai pertimbangan tersendiri. Yang jelas Bawaslu hanya menangani dan sudah menyampaikan dan meneruskan dugaan pelanggaran administrasi ke KPU.

“KPU yang mengkaji, mencermati dan meneliti kemudian menyampaikan hasilnya. Kita Bawaslu menghormatinya, yang jelas kita hargai dan hormati aspirasi yang disampaikan audien,” papar dia.

Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Demokrasi (FMPD) Kabupaten Tasikmalaya Dadi Abidarda menjelaskan, FMPD menyampaikan dalam audiensi ini terkait keberatan dan mempermasalahkan terkait keputusan KPU terhadap rekomendasi Bawaslu.

“Kita sampaikan dalam audiensi bahwa peraturan yang dipakai KPU berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016,” terang dia.

Sebenarnya, jelas dia, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU sifatnya bukan mengkaji atau menganalisa hasil rekomendasi Bawaslu, akan tetapi menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi Bawaslu.

“Terkait hasil rekomendasi yang sudah menjadi keputusan Sentra Gakkumdu yang di dalamnya ada Bawaslu, Polres Tasikmalaya dan kejaksaan. KPU tinggal melaksanakan amanat undang-undang saja,” papar dia.

Artinya, terang dia, berbeda halnya dengan undang-undang yang mengatur pilpres dan pileg harus melalui ajudikasi menghasilkan keputusan.

“Jadi walaupun surat dugaan pelanggaran administrasi terusan Bawaslu hanya sifatnya rekomendasi, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu wajib KPU melaksanakan dan menjalankan rekomendasi Bawaslu,” tegas dia.

Dia mengakui tidak mengerti ketika KPU menyampaikan hasil kajian, penelitian dan pencermatan terhadap rekomendasi Bawaslu, hasilnya tidak terjadi pelanggaran administrasi oleh calon bupati petahana.

“Artinya sudah mematahkan apa yang menjadi hasil keputusan bersama Sentra Gakkumdu. Jadi KPU menggunakan undang-undang yang mana,” tanya dia.

Sementara, terang dia, di dalam undang-undang terbaru terkait pelanggaran administrasi, sudah tidak memakai aturan yang dijadikan acuan oleh KPU dalam mengkaji, meneliti dan menganalisa rekomendasi Bawaslu.

FMPD pun sangat kecewa ketika diundang dalam audiensi bersama Bawaslu dan DPRD, KPU tidak hadir dengan alasan ada undangan dari KPU Provinsi Jawa Barat.

“Mestinya surat undangan KPU Jawa Barat harus dilampirkan sebagai bukti supaya terbuka dan tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya.

Pada intinya, ungkap dia, FMPD tetap mendesak kepada DPRD untuk mengagendakan ulang audiensi bersama Bawaslu dan KPU harus semuanya hadir. “Jadi ketika satu sampai tiga kali undangan KPU tidak hadir, berarti DPRD sebagai legislatif telah dilecehkan oleh KPU. Jika tetap tidak hadir, kami akan aksi besar-besaran,” tegas dia.

Kata dia, pihaknya mengapresiasi kepada Bawaslu karena sudah satu pemikiran dan persepsi dengan FMPD. Termasuk langkah Bawaslu dan rekomendasi sudah sesuai peraturan dan undang-undang yang ada.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait tidak hadir dalam audiensi di DPRD, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin belum memberikan jawaban. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.