KSPI: Pro Outsourcing = Negara Melegalkan Perbudakan Modern

51
0
radartasikmalaya.com
Presiden KSPI, Said Iqbal. /RMOL

JAKARTA – Meski suddah disahkan pemerintah, pro-kontra persoalan Omnibus Law UU Cipta Kerja terus bergulir.

Bahkan, perihal penghapusan Alih Daya atau Outsourcing dalam UU Cipta Kerja ini sama artinya dengan melegalkan perbudakan pekerja oleh negara.

Demikian dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Tidak adanya batasan jenis pekerjaan untuk pekerja alih daya, katadia, maka semua jenis pekerjaan akan dilakukan oleh karyawan outsourcing.

“Ini terkesan negara melegalkan tenaga kerja diperjualbelikan oleh agen penyalur. Padahal, di dunia internasional outsourcing disebut dengan istilah modern slavery (perbudakan modern),” tegas Said Iqbal dilansir radartasikmalaya.com dari rmol dalam keterangan tertulisnya, Senin (09/11).

Said Iqbal menjelaskan, dengan sistem kerja outsourcing, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya.

Dalam praktiknya, agen outsourcing sering lepas tangan dan tidak bertanggung jawab terhadap masa depan para pekerjanya.

“Ini karena agen outsourcing hanya menerima success fee per kepala atau tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan pengguna,” terangnya.

“Oleh karena itu, KSPI meminta penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya dibatasi 5 jenis pekerjaan saja, sebagaimana diatur dalam UU 13/2003,” pintanya.

Adapun lima batasan pekerjaan yang sebelumnya diperbolehkan menggunakan pengaturan alih daya yakni cleaning service, cattering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan.

Namun aturan yang tertuang dalam Pasal 64 dan 65 UU 13/2003 itu diakui Said Iqbal telah dihapus dalam omnibus law UU 11/2020 mengenai outsourcing, khususnya Pasal 66. (rmol/age)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.