Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
18%

82%

Kuasa Hukum Tersangka Korupsi Dana BOS Menilai Ada Kejanggalan

176
0
DIGIRING. Tersangka korupsi dana BOS, AG dibawa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk ditahan di Rutan Kebonwaru, Kamis (10/10). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

MANGUNREJA – Tersangka korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN se-Kecamatan Salawu, AG sudah dikirim ke Rumah Tahanan Kebonwaru, Bandung, Kamis (10/10).

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Siswo De Cuellar Tarigan menjelaskan, Kamis ini AG sudah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. “Ya hari ini kita limpahkan berkas perkara termasuk tersangka AG ini ke JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya,” katanya kepada wartawan di Mako Polres Tasikmalaya, kemarin.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Yayat Hidayat SH membenarkan pihaknya sudah menerima pelimpahan dari Polres Tasikmalaya terhadap tersangka tindak pidana korupsi dana BOS AG.

“Kita sudah terima pelimpahan kasus korupsi dana BOS, AG ditahan di Rutan Kebonwaru, Bandung dengan tahanan tahap penuntutan selama 20 hari. Minggu depan kita limpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Tipikor Bandung untuk melaksanakan persidangan,” kata dia.

Bambang Lesmana, kuasa hukum tersangka mengatakan, penanganan hukum kasus dana BOS ini harus disempurnakan karena perkara ini termasuk serius. Mengingat kepolisian pada saat itu melakukan dulu penyidikan lalu OTT. “Pertanyaannya, kok hampir dua tahun kurang baru selesai. Kenapa bisa selama itu, ada kehati-hatian penanganan sehingga perkara tersebut terbengkalai sampai dua tahun kurang,” ujarnya.

Menurut Bambang, dalam proses penanganan hukum harus menjadi bahan evaluasi karena menyangkut status orang. Seseorang ditetapkan tersangka tetapi sampai berlarut-larut tidak ada kepastian sampai bertahun-tahun.

“Terlalu tergesa-gesa dan kurang hati-hati dalam prosesnya, mohon segera diperbaiki supaya tidak terulang. Yang kita garis bawahi juga ada satu tentang penyitaan barang bukti uang yang berjumlah Rp 800 juta lebih, katanya OTT,” jelasnya.

Akan tetap, ungkap dia, ketika proses penyidikan dua tahun kurang dan hasil auditor Inspektorat diketahui kerugian negaranya Rp 50 juta, otomatis berarti uang Rp 50 juta itu akan dijadikan bukti ke pengadilan.

“Dengan adanya kerugian negara Rp 50 juta, pertanyaannya uang yang disita itu di kemanakan harus jelas terhadap publik. Karena uang itu uang negara yang dikelola oleh kepala sekolah SD di Salawu. Bisa-bisa para kepala sekolah dituntut oleh percetakan atau penjual buku karena belum dibayar,” tambah dia.

Jadi, tambah dia, ada dampak hukum selanjutnya, karena uang yang disita polisi bukan uang hasil kejahatan tetapi uang untuk membayar kebutuhan sekolah dari dana BOS termasuk pembelian barang-barang seperti buku, kalender dan sebagainya. “Intinya kami sebagai kuasa hukum akan berupaya agar klien bisa bebas dari tuntutan hukum,” kata dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.