Kuasa Hukum WANI: KPU Kabupaten Tasik Salah Tempatkan Kontruksi & Landasan Hukum

94
0
istimewa DISKUSI. Relawan Iwan-Iip diskusi menyikapi sikap KPU Kabupaten Tasikmalaya yang belum mengeluarkan jawaban atas rekomendasi Bawaslu di poskonya Cikunir Kecamatan Singaparna, Rabu (6/1)

SINGAPARNA – Kuasa Hukum Tim Iwan-Iip (WANI) meminta KPU menyamakan persepsi dan konstruksi terkait landasan hukum perundang-undangan yang digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

Terkait berkas dugaan pelanggaran administrasi calon bupati petahana Ade Sugianto yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengeluarkan SK Wakaf Tanah.

Kuasa Hukum Pasangan Iwan-Iip, Topan Prabowo SH mengungkapkan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi calon petahana, KPU dirasa salah menempatkan landasan dan konstruksi hukum.

“KPU itu salah menempatkan landasan dan konstruksi hukum terkait pengertian tujuh hari waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Tujuh hari itu, bukan tujuh hari kerja, tetapi tujuh hari kalender sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu,” ungkap Topan kepada Radar, Rabu (6/1).

Kemudian, ungkap dia, KPU salah menempatkan landasan hukum terhadap rekomendasi Bawaslu dengan mengkaji pelanggaran administrasi calon petahana menggunakan PKPU Nomor 25 Tahun 2013, karena PKPU tersebut sudah tidak digunakan dan konsidrannya dicabut.

Baca juga : MIRIS.. Nenek di Kota Tasik Terpaksa Jual Diri, Segini Tarifnya..

“Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi KPU harus dan wajib melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni dalam pasal 71 ayat 5 jika memenuhi unsur melanggar harus dibatalkan pencalonan petahana, karena sudah mengeluarkan kebijakan SK Wakaf Tanah,” papar dia.

Dia menambahkan, tim bersama kuasa hukum WANI bahkan sudah mencoba klarifikasi dengan KPU untuk menyamakan persepsi landasan hukum, jangan sampai salah menempatkan konstruksi hukum.

“Sayangnya KPU tidak berani menghadapi kami. Katanya hasilnya janjinya mau diplenokan oleh KPU. Kita tetap meminta KPU untuk mendiskualifikasi calon petahana, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU wajib melaksanakannya,” tegas dia.

Walaupun KPU, tambah dia, menyampaikan opsi hasil kajiannya akan disampaikan mutlak atau dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK), tetap tuntutannya satu kepastian hukum yang disampaikan adalah pembatalan calon petahana.

“Jika tidak, maka kami akan melakukan upaya hukum lainnya, melaporkan KPU ke DKPP karena sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan undang-undang, nanti sanksinya seluruh komisioner KPU bisa dicopot,” ungkap dia.

Dia pun mempersilahkan jika hasil keputusannya dibawa ke ranah MK, karena MK mempunyai alat bukti untuk membuktikan betul tidaknya pasangan nomor urut dua melakukan pelanggaran.

“Kami pun Tim WANI juga akan melakukan upaya hukum. Karena tetap landasan hukum kita calon petahana melanggar pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melanggar administrasi,” tambah dia.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengatakan, pada intinya Bawaslu sudah selesai menyelesaikan tugas dalam menindaklanjuti laporan dari Tim Iwan-Iip dengan hasilnya keluar rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi calon bupati petahana yang diteruskan ke KPU.

“Kami sudah meneruskannya ke KPU untuk ditindaklanjuti selama tujuh hari ke depan. Tinggal hasil kajiannya sesuai aturan undang-undang yang berlaku disampaikan,” papar dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.