Kuota Haji Tambah 10 Ribu

35

JAKARTA – Tambahan kuota haji 10 ribu jamaah ibarat pisau bermata dua. Di sisi lain menjadi kabar baik di tengah antrian haji yang kian banya. Namun di sisi lainnya pemerintah harus bisa menyiapkan dana Rp346 miliar untuk membayar uang subsidi atau indirect cost biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Sebagaimana diketahui tahun ini calon jamaah haji (CJH) dikenai BPIH rata-rata sekitar Rp35,2 juta/orang. Padahal biaya riil haji berkisar Rp 69,7 juta/orang.

Dengan demikian tahun ini total dana subsisi biaya haji yang diambil dari nilai manfaat pengelolaan setoran awal di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencapai Rp7 triliun lebih.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan belum mendapatkan laporan resmi terkait adanya tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu. Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag itu mengatakan nilai manfaat atau hasil optimalisasi dana haji di BPKH selalu habis di akhir tahun. “Dipakai untuk indirect cost (subsidi), dikembalikan ke virtual account, kemaslahatan, dan biaya operasional BPKH,” katanya kemarin (15/4).

Meskipun begitu Anggito mengatakan BPKH sudah menyiapkan kemungkinan jika benar ada tambahan kuota. Pilihannya adalah subsidi biaya haji diambilkan dari APBN atau direct cost atau biaya langsung.

Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Samidin Nashir semua keputusan yang diambil untuk menyiapkan dana Rp 346 miliar sebagai dana subsidi biaya haji menimbulkan konsekuensi. Misalnya jika diambilkan dari APBN, apakah pemerintah memiliki uang yang segitu besar.

Kemudian jika subsidi itu dibebankan kepada CJH yang bersangkutan, dengan kata lain mereka tidak mendapatkan subsidi dana haji. “Kalau CJH bayar penuth tanpa subsidi, akan timbul ketidakadilan,” tuturnya.

Kemudian ada opsi subsidi dana haji yang mencapai Rp 346 miliar itu diambilkan dari simpanan pokok setoran awal CJH lainnya. Menurut Samidin opsi ini harus dipertimbangkan dengan seksama. Sebab bisa mengarah pada keharaman.

Penyebabnya adalah uang yang dipakai tersebut adalah uang setoran awal CJH lainnya. Padahal pada saat mereka menyetor setoran awal biaya haji, tidak ada akad untuk bisa digunakan oleh CJH lainnya. “Yang boleh digunakan adalah uang hasil pengelolaan saja. Bukan uang pokoknya,” katanya.

Menag Lukman Hakim Saifuddin membenarkan Pemerintah Arab Saudi telah memberikan tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jamaah. Tambahan kuota ini diberikan Raja Salman kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Arab Saudi. “Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” katanya.

Dia menambahkan bahwa informasi tentang penambahan kuota tersebut benar. Saat ini tambahan kuota itu juga sudah masuk dalam sistem e-hajj milik pemerintah Arab Saudi. Lukman menuturkan perlu dilakukan pembahasan bersama DPR dan BPKH untuk penambahan kuota tersebut. Sebab penambahan kuot aitu berdampak apda sejumlah hal yang cukup komplek.

Misalnya terkait dengan biaya penyelenggaraan. Dia menegaskan BPIH sudah ditetapkan rata-rata Rp 35,2 jutaan dengan jumlah jamaah haji reguler 204 ribu orang.

Lukman mengatakan pemerintah bersama DPR sudah menyepakati penggunaan uang hasil pengelolaan dana haji di BPKH tahun ini sebesar Rp 7,039 triliun untuk 204 ribu jamaah. Nah dengan adanya tambahan kuota 10 ribu tadi, Lukman mengatakan diperlukan uang subsidi sekitar Rp 346 miliar. Selain itu juga ada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 orang petugas kloter.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan tambahan 10.000 kuota haji itu patut mendapat apresiasi. Saat ini kuota jemaah haji ini sebanyak 221.000 jamaah. “Kami sangat mengapresiasi,” terang dia.

Penambahan kuota haji ini akan mengurangi daftar tunggu jamaah haji Indonesia yang saat ini rata-rata mencapai 18 tahun. Bahkan di daerah Sulawesi Selatan, daftar tunggu jemaah haji mencapai 40 tahun.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar itu, tambahan itu merupakan upaya diplomasi Presiden Jokowi yang secara khusus kepada Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Kalau bukan karena memiliki kedekatan diplomatik antara Pemerintah Indonesia di bawah Kepemimpinan Presiden Jokowi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat ini, penambahan itu sulit untuk dilakukan.”Karena itu, sebagai Pimpinan Komisi VIII, kami patut mengapresiasi atas hasil kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi ini,” papar dia. (ful/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.