Lampu Hijau bagi Honorer, Tahun ini, Akan Diangkat PNS atau PPPK

316

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Kabar gembira untuk guru honorer yang selama ini mengajar di sekolah. Pemerintah membuka peluang mereka yang selama ini mengabdikan diri demi dunia pendidikan itu untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Senin (2/4), Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayan Muhadjir Effendy, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Pertemuan tersebut membahas tata kelola dan rekrutmen guru.

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan setidaknya perlu diangkat 736 ribu guru honorer di sekolah. Tapi, data tersebut masih akan diselaraskan dengan data dari KemenPANRB yang telah mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui kebutuhan riil.

”Tapi tadi Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN bisa PNS bisa PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Red). Masih mau dibicarakan lagi,” ujar Muhadjir. Namun, dia masih enggan memastikan skema yang akan diambil. Termasuk kemungkinan bagi guru baru atau mereka yang sudah berada di sekolah dengan status guru honorer untuk diangkat menjadi PNS.

Menteri Asman menambahkan saat ini pihaknya masih terus berfokus pada validasi data guru. Termasuk guru pensiun dan jumlah kekurangan guru.  ”Sistem rekrutmen kan sudah ada aturan yang mengatur, mulai dari UU Guru kemudian UU ASN. Jadi kita tetap mengacu pada aturan yang berlaku itu. yang paling utama kita sekarang melakukan validasi data,” terang Asman.

Validasi data itu juga terkait dengan jumlah guru honorer.  Diantaranya akan dipilah yang telah berusia lebih dan kurang dari 35 tahun. ”Kan treatment-nya beda-beda, ada yang sudah dapat serifikat, ada yang belum,” ungkap dia.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani  juga memberikan pendapat mengenai kebutuhan guru di tanah air. ”Jangan sampai sekolah-sekolah kita kekurangan guru,” kata Puan kemarin.

Puan menjelaskan bahwa pemerintah sepakat untuk mengkaji jumlah pasti kebutuhan guru, penempatannya nanti, dan spesialisasi guru sesuai dengan mata pelajarannya. Selain itu, dalam pembahasan untuk menambah PNS dari sektor keguruan, juga sepakat mengkaji aturan hukum jam kerja guru. Hal itu terkait dengan berapa lama mereka berada di sekolah dan bertatap muka dengan murid di sekolah. ”Yang paling penting adalah jangan sampai ada sekolah yang mengaku kekurangan guru karena itu dapat berarti menghambat upaya kita bersama mencerdaskan generasi muda bangsa. Jika sudah pasti berapa kebutuhannya, proses rekrutmen guru dan tata kelolanya dapat dijalankan secara bertahap mulai tahun 2018 ini hingga nanti tahun 2024,” tuturnya.

Sementara itu untuk guru honorer, pemerintah tengah mengkaji jumlah pasti guru honorer. ”Agar rasio yang sudah baik ini terus seimbang,” kata Puan.

Sebelumnya, menurut data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan-RB) tahun ini ada 220 ribu pegawai negeri yang pensiun. Kemenpan-RB berencana untuk membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menginginkan agar ada alokasi 100.000 CPNS untuk guru.

Muhadjir Effendy menjelaskan jika tahun ini ada sekitar 736 ribu guru honorer. Jika Kemenpan-RB menyetujui ada 100.000 guru honorer yang diangkat CPNS, maka diperlukan waktu tujuh tahun. ”Untuk segera melakukan penataan reformasi di lingkungan sekolah. Untuk menciptakan guru berkelas dunia,” ujar Muhadjir damal sambutan pembekalan CPNS di lingkungan Kemendikbud Senin (26/3).

Muhadjir khawatir jika Kemenpan-RB tidak menyetujui membuka lowongan 100 ribu CPNS, maka permasalah guru honorer akan semakin larut.

Dalam kesempatan yang sama Menpan-RB Asman Abnur mengatakan jika pihaknya akan lebih banyak membuka lowongan CPNS untuk guru. ”Tahun ini ada sekitar 220 ribu PNS yang pensiun. Biasanya kuota penerimaan CPNS 50 persen dari pensiun,” ujarnya.

Namun Abnur meminta Kemendikbud betul-betul memelototi guru yang sudah menjadi PNS. Sebab dia beberapa kali menemukan kasus guru PNS yang bekerja tidak sesuai porsinya. ”Ada guru yang menjadi kepala dinas perhubungan karena jadi tim sukses kepala daerah,” ujarnya.

Cerita lainnya, Asman beberapa waktu lalu berkunjung ke daerah timur Indonesia. Dia menemukan guru PNS yang tidak mengajar 24 jam. Jam kerjanya justru dikerjakan oleh guru honorer. ”Padahal kalau tidak dipenuhi jam kerja akan dikenakan sanksi,” ungkap Asman.

Dia justru mempunyai gagasan mengenai sistem kepegawaian guru. Selama ini guru merupakan ASN daerah. ”Kalau di beberapa negara, guru ini PNS pusat. Kita harap ada yang diatur,” katanya.

Guru yang merupakan pegawai daerah membuat Asman tidak bisa sembarangan memutuskan jumlah yang akan diangkat. Dia mengaku mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Sebab tak sedikit daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen anggaran. Dikhawatirkan jika ditambah jumlah CPNS maka angka belanja pegawai akan semakin membengkak. ”Kita sedang data dengan Kemendikbud, kira-kira dimana posisi guru yang kurang,” ungkap Asman. Daerah yang betul-betul kekurangan guru akan menjadi priorotas. Salah satu tujuannya adalah untuk penataan sebaran guru.

Menurut catatan Kemenpan-RB dari 2014 sudah ada lebih dari satu juta guru honorer yang diangkat. Namun hal itu tidak menyelesaikan persoalan. ”Coba didata lagi apakah benar-benar pegawai honor atau bukan. Sebab ada yang mengaku honor dan ada yang mengaku honorer,” tutur Asman. (jun/lyn/jpg)

loading...