Langgar PSBB, 22 Tempat Usaha di Kota Bandung Disegel

43
0
radartasikmalaya
Satgas Penanganan Covid-19 Segel tempat usaha yang melanggar PSBB di Kota Bandung. foto: pojoksatu
Loading...

BANDUNG – Sepekan pelaksanaan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) proporsional, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bandung menindak 22 pelanggar.

Para pengusaha yang melanggar itu terdiri dari mini market, restoran, cafe dan tempat hiburan.

“Semuanya melanggar Perwal Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PSBB proporsional,” ujar Kepala Seksi Penyidikan dan Pendindakan Satpol PP Kota Bandung, Mujahid Syuhada, Senin, 18 Januari 2021.

“Sekarang sudah ada 12 pelanggar yang dikenai sanksi denda dan sudah mengurus administrasi. Yang belum mengurus administrasi masih ada sekitar 10 lagi sampai operasi terakhir tadi malam,” sambungnya.

Mujahid menjelaskan, sebagian besar pelanggar terkait jam operasional.

loading...

Baik itu karena membuka tempatnya lebih awal, maupun masih belum menutup lokasi usaha, kendati jam operasionalnya sudah melewati batas ketentuan.

“Selain jam operasional, ada pelanggaran protokol kesehatannya juga. Khususnya kerumunan dan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai Perwal,” ujarnya.

Saat penindakan di lapangan, kata Mujahid, tim Satgas Penanganan Covid-19 langsung menghentikan sementara atau penyegelan terhadap pelanggar.

“Lalu pengelola tempat usaha yang bersangkutan harus mengurus administrasi apabila ingin kembali beroperasi,” katanya.

“Selanjutnya proses dihentikan kegiatan dilakukan sementara selama 3 (tiga) hari. Sejauh ini para pelanggar tersebut bisa memperlihatkan perizinan yang dimiliki,” tambahnya.

Mujahid memastikan, tim gabungan dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung akan terus bergerak melaksanakan penyisiran.

Utamanya menyasar tempat-tempat berpotensi dan kawasan ditenggarai kerap terjadi kerumunan.

Sekadar tahu, sejak 11 Januari 2020 lalu, Kota Bandung termasuk dalam daerah yang memberlakukan PSBB proporsional di Jawa Barat.

Kebijakan untuk penanganan Covid-19 ini diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat khusus di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali hingga 25 Januari 2020. (pojoksatu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.