Raih WDP, Kinerja ASN Harus Divaluasi

Laporan Keuangan Pemkab Merosot

237
0

BANDUNG – Setelah tiga tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Bada Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, tahun ini Pemkab Tasikmalaya harus puas dengan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2018.

Insepktur Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Iwan Saputra MSi mengatakan dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 pada kabupaten/kota se-Jawa Barat, Pemkab Tasikmalaya meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Indikator kita meraih WDP karena ada beberapa hal yang menyangkut tentang penyajian laporan keuangan daerah yang harus dibenahi dan diperbaiki. Di antaranya tentang aset yang masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dibenahi lagi,” ujarnya kepada Radar, Selasa (28/5).

Lanjut Iwan, tentang kesesuaian sistem akuntansi pemerintahan ada beberapa hal yang harus diteliti dan diperbaiki. Selanjutnya, tentang kepatuhan terhadap aturan pun harus ditingkatkan. “Memang hal itu yang sudah jelas harus diperbaiki untuk menjadi lebih baik,” terangnya.

Selanjutnya, tambah dia, yang harus menjadi bahan perbaikan adalah pengendalian internal pemerintahan, terutama dalam sistem pengendalian belanja hibah yang harus dibenahi dan diperbaiki dalam hal penyaluran maupun lainnya. “Jadi pekerjaan rumah kita banyak, mudah-mudahan tahun berikutnya lebih baik, ada waktu 60 hari untuk memperbaiki itu semua,” ungkapnya.

WDP ini, tambah Iwan, diberikan dari opini BPK RI perwakilan Jawa Barat yang diberikan langsung kepada bupati Tasikmalaya. “Selain kita, ada tiga daerah lain di Jawa Barat yang sama-sama dapat WDP. Sebelumnya memang kita dapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun saat ini mendapatkan WDP,” paparnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Basuki Rahmat MSi menilai raihan WDP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan ditataran pemerintahan mengalami penurunan tingkat kerapihan dalam tata administrasi dan tata kelolanya.

Menurut Basuki, ini menunjukkan bahwa tiga kali WTP yang diraih sebelumnya tidak bisa dipertahankan dan membuat stigma negatif bagi pemkab yang beberapa waktu ini banyak kasus korupsi yang terjadi seperti dalam dana hibah. “Ya ini menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan tidak dipatuhi,” katanya.

Ke depan, tambah Basuki, harus ada evaluasi terhadap beberapa kekurangan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dievaluasi. “Kepala daerah harus lebih meningkatkan pengawasannya dalam perencanaannya dan pelaksanaan program,” paparnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.