Layanan Cuci Darah Ditutup Karena RSUD Kota Tasik Nunggak Rp8 Miliar

75
0
Loading...

INDIHIANG – Mandeknya pengiriman consumable (peralatan cuci darah) HD untuk menyuplai kebutuhan Gedung Hemodialisa RSUD dr Soekardjo, disebabkan adanya tunggakan Rp 8 miliar yang belum dibayarkan sejak Februari 2020.

Sehingga dalam hal ini, pihak tiga (rekanan) menunggu itikad baik rumah sakit pelat merah tersebut, untuk melunasi tunggakan supaya layanan cuci darah bisa kembali dioperasionalkan.

Penanggung Jawab PT Cakra Yuda Persada di RSUD dr Soekardjo, H Bayhaqi Umar menceritakan pihaknya menyepakati Kerja Sama Operasional (KSO) Hemodialisa dengan RSUD dr Soekardjo dalam melayani pasien cuci darah.

Baca juga : Sekolahnya Merasa Dicederai, Siswa Ngadu ke KPAID Tasik, Ato: Merupakan Kekerasan Psikis

Kerja sama sejatinya bisa berjalan dengan baik, dan ideal ketika kedua belah pihak memenuhi komitmen serta kesepakatan yang sudah dibangun bersama dalam melaksanakan pelayanan di rumah sakit.

loading...

”Tunggakan rumah sakit sampai Januari 2021 sekitar Rp 8 miliaran.

Maka penyediaan consumable HD yang merupakan peralatan sekali pakai berkaitan dengan mesin cuci darah, dengan terpaksa kami stop,” ujarnya kepada Radar saat ditemui di Jalan RE Martadinata, Selasa (2/2/2021).

Menurut Bayhaqi, pihaknya menerima pembayaran terakhir atas jasa pelayanan cuci darah pada Februari 2020. Sampai dengan awal Februari 2021 ini, tak kunjung menerima penggantian penyediaan peralatan cuci darah.

“Mengapa kami tak kirim barang, karena ini sudah berlarut-larut selama sekitar 11 bulan cost kami tidak diganti,” keluh dia.

Bayhaqi menyebut tunggakan semacam itu, bukan pertama kali dialami perusahaan yang menjalin kerja sama dengan RSUD. Sejak pertengahan 2019, pihaknya sudah menyampaikan terhadap Wakil Wali Kota Tasikmalaya kala itu, dengan harapan persoalan KSO bisa dijamin oleh Pemkot agar tidak ada lagi tunggakan.

“Kami sudah sampaikan jauh-jauh hari ke wawali. Karena yang kami keluhkan ya semacam ini, terlalu sering nunggak,” ujar Bayhaqi.

“Memang ada klausul pada perjanjiannya, kami siap kirim barang ketika rumah sakit tidak ada dana. Tapi kalau ada dananya untuk apa? Kita malah dibiarkan seperti ini,” sambung dia menceritakan.

Pihaknya tidak mencari kesalahan dari pihak mana pun, hanya saja program kerjasama yang dibangun perusahaannya dengan rumah sakit seolah hanya merugikan penyedia.

“Tak ada yang harus disalahkan, hanya saja kondisinya kita yang kerja tapi tidak bersama-sama dengan rumah sakit. Padahal kami bertanggungjawab sampai kertas cetakan dan lain-lain, tapi faktanya tidak bekerja sama-sama, buktinya pembayaran kami tertunda sampai 11 bulan,” papar dia.

Dia menambahkan dalam sehari pihaknya dapat melayani sampai 1.000 tindakan di gedung tersebut. Secara pribadi, ia mengaku prihatin kondisi masyarakat yang hendak mengakses layanan cuci darah di RSUD malah direkomendasikan atau dirujuk ke luar RSUD.

“Selama corona jumlah pasien kami tidak mengalami kenaikan, tetap saja begitu karena pasien-pasien yang dilayani sudah punya waktu dan jadwal tersendiri. Sekarang pun belum ada pernyataan kesanggupan atau apa pun,” katanya membeberkan.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam menilai adanya dua kemungkinan penyebab layanan cuci darah di RSUD dr Soekardjo dihentikan, yang mana penyedia jasa tidak lagi menyuplai kebutuhan peralatan penunjang cuci darah. “Pertama karena pandemi, cashflow rumah sakit mengalami penurunan otomatis pendapatan berkurang,” tutur dia.

Kemudian, lanjut dia, analisa dan kajian komisi IV menyimpulkan di tubuh manajemen rumah sakit perlu dilakukan pembenahan. Tata kelola keuangan dan manajerial rumah sakit tidak menunjukkan kondisi yang sehat. “Artinya manajemen rumah sakit harus ada pembenahan signifikan,” tegas politisi PKS tersebut.

Dede menjelaskan persoalan layanan mandek karena adanya rekanan atau pihak ketiga yang menyetop suplai kebutuhan rumah sakit, bukan kasus ini saja. Beberapa tahun lalu, bahkan sejumlah perusahaan farmasi menyetop suplai obat karena rumah sakit tak kunjung membayar tunggakan.

“Kemudian, belakangan ada alat CT Scan dan CAT Lab yang didanai pusat atau provinsi malah tidak berjalan dan memberikan pelayanan. Padahal alat itu dibutuhkan masyarakat dan bisa menambah potensi penghasilan RSUD,” keluh dia.

Pihaknya menegaskan ketika Struktur Tata Kerja Organisasi (SOTK) baru disahkan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya yang mengoordinatori RSUD bisa menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah manajemen rumah sakit.

Supaya kejadian serupa tidak terulang lagi, dan berujung merugikan masyarakat. “Selain merugikan masyarakat, banyak lost potensial pendapatan ketika pelayanan diambil rumah sakit yang lain. Kebijakan rujukan berjenjang juga kan sudah berat, sekarang ada pasien yang ke sana malah ke rumah sakit lain karena layanannya tutup,” tutur Dede.

Sementara itu, Wadir Keuangan RSUD dr Soekardo, Nendi Riswandi menjelaskan sejatinya data BPJS Kesehatan sudah berjalan baik dan sehat. Ada pun keterlambatan pembayaran bukan karena lembaga penjaminan kesehatan itu tidak memiliki dana.

“Hanya saja ada jeda  jatuh tempo dari FPK (Formulir Pengajuan Klaim). Pengajuan klaim ke BPJS, ketika sudah ada persetujuan, 10 hari kemudian turun FPK, setelah itu dari FPK ke jatuh tempo ada jeda lagi 5 hari,” kata Nendi. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.