Lebih Baik Angkat Honorer Jadi PNS

212
0
Asep Wardiawan Koordinator Daerah Per­kum­pulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Ciamis

CIAMIS – Peran guru non PNS saat ini membantu keku­rang­an tenaga pendidik PNS di sekolah-sekolah. Mereka meng­ajar murid saat sekolah kekurangan guru berstatus guru PNS.

Koordinator Daerah Per­kum­­pulan Honorer Kategori 2 Indo­nesia (PHK2I) Kabupaten Ciamis Asep Wardiawan berharap pemerintah segera meng­angkat guru non PNS menjadi PNS, karena mereka kebanyakan yang mengajar di kelas.

“Harapan kami guru non PNS yang memang harus diangkat (menjadi PNS, Red) karena kinerjanya jelas berpengalaman daripada cari tenaga baru yang belum berpengalaman,” ujar Asep kepada Radar, Rabu (4/12) pagi.

Menurut Asep, Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya MM siap mengangkat semua honorer K2 menjadi PNS. Catatannya, ada payung hukumnya dari pemerintah pusat.

“Bupati sekarang sangat menyambut baik bila ada regulasi payung hukum yang jelas dari pusat, maka honorer K2 akan di-PNS-kan paling lama dua kali pengangkatan di PNS. Mudah-mudahan tahun 2020 terealisasikan semua,” ujarnya.

Proses honorer K2 akan diangkat PNS, kata dia, beberapa minggu lalu dikatakan Ketua Komisi II DPR. Hal itu dikatakannya kepada honorer K2 saat ke Jakarta beberapa minggu lalu.

Saat ini, kata dia, honorer di Ciamis sebanyak 980 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). “Mudah-mudahan setelah ada regulasi baru di DPR-RI bisa di-PNS-kan,’’ ujarnya.

Ketua Umum DPP Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI ) Endin Sahrudin SPd menilai jika pemerintah mengenyampingkan honorer berarti kesepakatan sembilan menteri dengan Komisi II, VIII dan X DPR pada 27 Juli 2007 dan PP No 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer dianggap tidak berlaku. Padahal dalam PP tersebut, pemerintah harus menuntaskan tenaga honorer diangkat menjadi CPNS, seperti halnya dulu GBS, TKK, dan honorer daerah. Dengan demikian, KTSI memandang kebijakan pemerintah sekarang jelas-jelas memarginalkan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun berdedikasi mengabdikan dirinya.

“Pengabdian honorer untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 tidak ada nilainya di mata pemerintah,” ujarnya mengkritik.

Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis, sebelumnya, meminta Pemkab Ciamis memperhatikan nasib guru non PNS. Hal itu penting, karena saat ini peran mereka besar saat Ciamis masih kekurangan guru PNS.

Sekretaris Komisi A DPRD Ciamis Nopi Zaenudin menjelaskan tenaga pendidik atau guru non PNS mampu mengambil bagian untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan di Ciamis.

“Andai tidak ada guru non PNS akan lebih banyak terjadi kekurangan guru di setiap sekolah. Oleh karena itu pemerintah daerah juga harus bisa memperhatikan guru non PNS dari sisi kesejahteraan dan peningkatan kapasitas,” ujar Nopi di ruang kerjanya Selasa (3/12).

Pemkab Ciamis juga, kata dia, saat melakukan rekrutmen PNS memperbanyak kuota formasi untuk tenaga pendidik.

Anggota Komisi A DPRD Ciamis Nur Muttaqin SHI berharap pemerintah pusat memperhatikan kebutuhan guru di daerah, seperti di Kabupaten Ciamis. Karena, setiap tahun saja guru yang pensiun mencapai 700 orang. Dia berharap Kabupaten Ciamis mengajukan kuota 600 lebih setidaknya bisa terpenuhi.

“Saya harap pemerintah pusat memprioritaskan tenaga guru di daerah atau setidaknya para honor angkat jadi PNS,” tandasnya. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.