Lembaga MPR Harusnya Diperbaiki

151
0
Loading...

JAKARTA – Sistem tata negara harus ada perubahan untuk menuju perbaikan. Salah satu contohnya fungsi majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dahulu MPR dianggap sebagai majelis tertinggi. Di mana rakyat menempatkan orang-orang yang tidak mendapatkan ruang keterwakilan melalui pemilu, diberikan tempat untuk duduk bersama di majelis dan bermusyawarah secara bersama-sama.

Namun, saat ini menurut Pakar Hukum Tatanegara, Irmanputra Sidin, yang duduk di majelis adalah yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi ada juga yang dipilih oleh rakyat tapi tidak mendapatkan ruang di parlemen.

“Kita mulai berpikir lagi sekarang, banyak juga peserta peserta pemilu yang dipilih rakyat tapi tidak mendapatkan ruang di parlemen. Contohnya partai-partai yang tidak lolos threshhold. Kan banyak juga pemiliknya. Di mana representasinya? Maka hal ini harusnya mulai kita pikirkan juga. Mungkin ke depan partai-partai yang tidak lulus threshold ini dapat juga kursi di MPR. Tapi tentunya tidak sesimpel apa yang saya bicarakan. Tapi ini perlu untuk dipikirkan,” katanya kepada wartawan saat dialog di DPR, Jakarta, Kamis (22/11).

Posisi MPR saat ini disebutkan Irman harusnya bisa menjadi rumah kebangsaan bagi rakyat dan negara. Hal ini disebabkan tugas-tugas yang dikerjakan MPR sangat berat dan tidak mudah untuk dilihat aktivitasnya. Ini sangat berbeda dengan aktivitas para menteri atau lembaga negara lain yang bisa dilihat.

Loading...

“Tak bisa dilihat aktivitasnya, karena MPR ini lembaga negara yang gemuk sekali. Anggotanya sekitar kurang lebih 692 orang. Ngumpulin 692 ini tidak mudah, tidak seperti ngumpulin 9 orang hakim konstitusi, gampang kalau itu,” kata Irman.

“Tugasnyanya pun sangat berat. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, mengubah dan menetapkan kembali UUD,” tambah Irman.

Irman menyebutkan belum lagi tugas MPR berikutnya memberhentikan Presiden dan Wakil presiden. Ia meminta sebaiknya tugas mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakilnya itu tidak lagi dipegang MPR.

“Kalau bisa MPR tidak menjalankan fungsi memberhentikan presiden dan wakil presiden, kalau bisa seperti itu. Tetapi intinya bahwa kembali lagi, MPR adalah forum tertinggi. Bahkan saya selalu mengatakan MPR itu tetap lembaga tertinggi negara, cuma memang tugasnya itu tidak rutin sehingga seolah-olah tenggelam tetapi dia tetap lembaga tertinggi negara,” katanya. (RTS/FIN)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.