Lembaga Pemerintah yang Tertutup Bisa Disengketakan

148
WORKSHOP. (dari kiri-kanan) Ketua HMI Cabang Tasikmalaya Fikri Zulfikar, Ketua KAHMI Kota Tasikmalaya Abdul Haris, Akademisi Dr Fauzan Ali Rasyid MSi, Dr Diah Fatma Sjoraida MSi, dan Komisioner KI Jabar Ijang Faisal SAg MSi, foto bersama usai acara workshop KIP di Kantor Kemenag lama Kota Tasikmalaya, Jalan Cilolohan Kecamatan Tawang, Kamis (29/3). foto; salsabila / radartasikmalaya.com

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

KOTA TASIK – Dalam rangka menyosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebagai salah satu wujud demokrasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, menggelar Workshop Keterbukaan Informasi Publik bertempat di Kantor Kemenag lama Jalan Cilolohan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Kamis (29/3).

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Masyarakat Berhak Tahu’ tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat, akademisi, dan pakar komunikasi.

Puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat turut serta, seperti kalangan pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, hingga tokoh-tokoh masyarakat dari beberapa kecamatan di Kota Tasikmalaya.

Dosen politik dan hukum UIN Bandung, Dr Fauzan Ali Rasyid M Si, sekaligus menjadi salah satu narasumber workshop mengatakan, keterbukaan informasi saat ini  telah dijamin oleh negara, yang secara konstitusional tertuang pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

“KIP secara peraturan sudah ada. Tapi peraturan ini belum tersosialisasikan secara intens. Kenapa harus ada keterbukaan? Karena sistem kita demokrasi, jadi harus transparan,” ujar Fauzan ditemui usai acara.

ANTUSIAS. Para peserta tampak antusias mengikuti workshop.

KIP, kata Fauzan, menjadi salah satu implementasi dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan penyelenggara negara.

Dalam hal ini, kata dia, jika ada lembaga yang tidak terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, maka hal tersebut tergolong melanggar HAM dan bisa disengketakan.

Komisioner KI Provinsi Jawa Barat Ijang Faisal S Ag M Si menjelaskan, masyarakat yang ingin meminta informasi kepada lembaga pemerintahan pun harus mengetahui prosedur permintaan informasi seperti apa yang harus dilalui yang diatur dalam UU.

“Ketika minta informasi ke badan publik, badan publik diberi waktu waktu 10 hingga 17 hari untuk memproses permintaan tersebut. Jika melebihi itu, pemohon bisa mengajukan keberatan ke Sekda atau Wali Kota, dan jika masih belum ada jawaban, baru penyelesaian sengketa informasi bisa ke KI di tingkat provinsi,” terang Ijang kepada radartasikmalaya.com.

Pihaknya juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk membuka akses seluas-luasnya terkait KIP bagi masyarakat.

Pasalnya, kata dia, peran sebagai pejabat publik merupakan amanah UU, dan UU merupakan pengejawantahan dari masyarakat, sehingga masyarakat sangat berhak untuk mendapatkan informasi pembangunan di daerahnya.

Ketua HMI Cabang Tasikmalaya Fikri Zulfikar mengharapkan, melalui kegiatan workshop tersebut masyarakat bisa memahami prosedur permintaan informasi kepada lembaga pemerintahan, dan mengetahui ke mana harus melaporkan ketika ada lembaga pemerintahan yang tidak kooperatif terkait KIP.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan akan membentuk tim teknis untuk mengkomunikasikan kepada pemerintah Kota maupun Kabupaten terkait pentingnya membentuk KI tingkat daerah.

“Kota Tasik sekarang ini kan pembangunannya luar biasa pesat, dan informasi pembangunan ini harus transparan karena dana nya kan berasal dari masyarakat. Jadi KI ini penting untuk segera dibentuk di tingkat kota maupun kabupaten Tasik,” ujarnya. (sal)

loading...