Lewat SAKIP, Anggaran Rp 64,8 T Diselamatkan

30
0

JAKARTA – Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 ternyata mengejutkan. Menteri Pen­daya­gunaan Apa­ratur Negara dan Reformasi (PANRB) Sya­fruddin meng­klaim pe­nerapan SAKIP ternyata man­jur dalam mencegah terjadinya pemborosan angggaran.

Dari hasil evaluasi 2018, anggaran yang berhasil dihemat mencapai Rp 64,8 triliun. Evaluasi ini dilakukan pada 24 provinsi dan 216 kabupaten / kota.

“Banyak kegiatan inefisiensi yang terjadi bertahun-tahun. Jika seluruh pemerintahan, baik pusat maupun daerah dapat terus menerus melakukan efisiensi anggaran, Indonesia makin mendekati pintu gerbang kesejahteraan,” ujarnya dalam acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas Pemda wilayah I di Bandung, Senin (28/01).

Ia pun sependapat adanya reward bagi pemerintah daerah yang berhasil mewujudkan kinerjanya dengan baik, bila mencapai kategori BB akan diberikan Dana Insentif Daerah (DID). “Tahun 2019 ini, sebanyak 45 kabupaten / kota, akan mendapatkan DID,” tegasnya.

Mantan Wakapolri ini mengakui penerapan SAKIP tidak bisa dilakukan sporadik. Rentang birokrasi Indonesia yang sangat besar, dari ujung Pulau Miangas sampai Merauke menjadi tantangan yang harus dipecahkan bersama. “Betapa tidak, dalam birokrasi ada SDM aparatur dengan ragam karakter yang sangat diversif. Artinya lewat partisipasi pengawasan masyarakat banyak program pemerintah akhirnya tepat sasaran kepada tujuan pembangunan,” tegasnya.

Diketahui, SAKIP secara implisit dimandatkan melalui Undang-Undang nomor 47 / 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah nomor 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem itu lebih dikuatkan lagi melalui Perpres nomor 29 / 2014 tentang SAKIP.

Dari hasil evaluasi wilayah I, hanya dua pemda meraih predikat A dan 20 Pemda meraih predikat BB. Sedangkan peraih B sebanyak 73, CC sebanyak 53, dan C masih ada 37 Pemda.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung berhasil mempertahankan capaian tahun 2017, keduanya juga berhasil mendapatkan predikat A,” ujar Syafruddin.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh mengatakan bahwa evaluasi implementasi SAKIP bukanlah penilaian terhadap laporan kinerja, melainkan evaluasi terhadap seluruh sistem dalam manajemen kinerja.

“Jadi lewat SAKIP, perencanaan harus jelas, apa yang akan dan ingin dihasilkan. Tentukan yang terpenting dari semua yang penting,” tandasnya. (lan/fin/tgr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.