Lima Dinas Disiapkan Open Bidding

98

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BUNGURSARI – Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dipusipda) Kota Tasikmalaya dilantik menjadi Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya. Dia mengisi kekosongan jabatan setelah H Uus Firdaus memasuki masa purna bakti awal Agustus 2018.

Dengan begitu, otomatis menyisakan kekosongan jabatan pada lima posisi pucuk pimpinan di organisasi perangkat daerah. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dipusipda. “Jadi pelantikan saat ini tetap menyisakan kekosongan pada lima OPD.

Insyaallah kami secepatnya membentuk panitia untuk melaksanakan open bidding,” ujar Wali Kota Tasikmalaya usai Pelantikan dan Pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama, pengawas, dan pejabat fungsional serta pengambilan sumpah kepala sekolah dan kepala UPTD puskesmas di Aula Bale Kota, Jumat (10/8).

Meski saat ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan masih beribadah di tanah suci, pihaknya tidak mempersoalkan. Sebab, pemkot dikejar waktu supaya kursi pucuk pimpinan pada lima instansi vital itu segera terisi. “Targetnya akhir tahun ini sudah selesai. Panitia kita bentuk, yang terpenting cepat terisi,” tegasnya.

Di sisi lain, kata Budi, pelantikan kali ini terbilang berdekatan dengan pelantikan sebelumnya. Hal itu disebabkan adanya beberapa aturan baru yang mengharuskan beragam posisi untuk dilantik ketika mengalami kenaikan ataupun hanya dikukuhkan.

“Naik golongan pangkat dilantik, jadi analis, jadi fungsional harus dilantik. Jadi akan sering melantik karena aturannya begitu sekarang,” jelas Budi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya Gungun Pahlaguna menjelaskan terdapat 64 pejabat yang dilantik.

Dengan rincian satu orang Eselon II b mengalami rotasi, 10 orang Eselon IV A, delapan orang Eselon IV B, 21 orang kepala UPTD Puskesmas, 16 orang kepala SMP Negeri dirotasi. Ditambah dua fungsional guru, empat penyuluh Indag, satu analis kepegawaian dan satu penilik.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Sementara Pak Oslan, telah menempuh uji kompetensi pejabat tinggi pratama dan disetujui DPRD serta mendapat izin dari KASN,” paparnya. (igi)

loading...