Lima Kebijakan Diluncurkan Pemerintah untuk Dorong Investasi Properti

11

JAKARTA- Upaya mendorong investasi di sektor properti, pemerintah akhirnya mengeluarkan paket lima kebijakan. Salah satu poinnya yakni peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari lima persen menjadi satu persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara kepada Fajar Indonesia Network (FIN) menjelaskan, kelima paket kebijakan yakni penyesuaian batasan tidak kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) rumah sederhana sesuai daerahnya. Kedua pembebasan PPN atas rumah atau bangunan korban bencana alam.

Selain itu juga peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPh dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dari Rp 5-10 miliar menjadi Rp 30 miliar yang menjadi poin ketiga.

Poin keempat penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari 5% menjadi 1% dan poin terakhir, simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah dan bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari kerja.

Sektor properti dalam makro perekonomian dicatat sebagai investasi karena dianggap barang jangka panjang yang menghasilkan efek berganda (multiplier effect) karena terkait dengan banyak jasa dan industri yang menggerakkan ekonomi. “Kalau kita ingin menggairahkan investasi salah satunya adalah perhatikan sektor properti sebagai penarik perekonomian yang menghasilkan multiplier effect,” paparnya.

Sektor properti berhubungan dengan hampir seluruh sektor yang penting bagi perekonomian. Dia terkait dengan sektor konstruksi, jasa keuangan, perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, bahkan industri makanan, transportasi, pergudangan dan lain-lain.

Ia menambahkan, properti mewah perlu diberi insentif agar pengembang memiliki keuntungan (margin profit) yang lebih tinggi untuk membangun rumah medium dan sederhana.

Suahasil Nazara juga menyampaikan rincian batasan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor properti sebagai tertuang dalam daftar batasan harga jual rumah sederhana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Terkait batasan harga jual Rumah Umum Bebas PPN, dibagi atas 5 zona, salah satunya zona Pulau Jawa (kecuali Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) dari Rp 130 juta di tahun 2018 menjadi Rp 140 juta di tahun 2019 dan Rp 150.500.000 di tahun 2020. (ful/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.