Lulus PPPK, Bisa Pindah Mengajar

2110
0
Gungun Pahlagunara.Firgiawan / Radar Tasikmalaya

CIHIDEUNG – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tasikmalaya sedang membahas formasi penempatan peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang lulus.

“Kita sedang mengurus formasi dengan Disdik. Sebab, kemungkinan ketika peserta formasi guru lulus, tidak kembali mengajar di sekolah asal,” ujar Kepala BKPPD Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara saat dihubungi Radar, Minggu (3/3).

Menurutnya, guru honorer kategori dua (K2) yang lulus jadi PPPK bisa pindah tugas dari tempat asalnya. Kemungkinan tersebut bisa terjadi apabila guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah yang bersangkutan sudah cukup banyak. “Disesuaikan dengan penuh atau tidaknya guru di sekolah tersebut,” tuturnya.

Adapun kelulusan tes seleksi PPPK rencananya diumumkan pada 17 Maret. BKPPD mengkaji formasi PPPK dengan Disdik sebagai bagian dari pemerataan dan penyebaran tenaga pendidik. “Masih kami bahas, sebab setelah diumumkan mereka otomatis berstatus PPPK tidak ada tahapan seleksi lagi. Sementara untuk penyuluh pertanian nampaknya tidak ada masalah,” ujar dia.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dodo Rosada mengakui kurangnya tenaga pendidik di Kota Resik. Maka dari itu, perlu ada pemerataan guru di beberapa sekolah. “Salah satu pemicu, mungkin tadinya banyak tenaga pendidik yang pindah atau dimutasi menjadi pejabat struktural. Untuk mengatasi persoalan ini, dengan mengembalikan guru pada garapan semula atau back to basic. Saya kira ini menjadi solusi alternatif,” ucapnya memaparkan.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan selain merekrut guru baru, pemkot juga dapat mengembalikan guru yang berada pada jabatan struktural pada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). “Sebab kalau harus terus menerus menambah jumlah pegawai, nantinya akan menjadi beban daerah, juga harus menghitung risiko anggaran. Meski memang, ASN itu menjadi beban APBN atau pemerintah pusat. Tapi untuk memenuhi hak pegawai seperti TPP (Tambahan Pendapatan Pegawai) dan lainnya, itu menjadi beban pemerintah daerah,” saran Dodo. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.