Lulusan PGMI Tetap Dinyatakan Tidak Memenuhi Syaratpada Penerimaan CPNS

846
0
Hj Ade Uu Sukaesih Wali Kota Banjar
Hj Ade Uu Sukaesih Wali Kota Banjar

BANJAR – Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih menegaskan tidak mengubah keputusan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) CPNS soal tidak memenuhi syarat (TMS)-nya pendaftar CPNS lulusan PGMI/SD. Menurut dia, aturan tersebut sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan tidak terdapat kualifikasi untuk PGMI.

“Ti dituna teu jelas, ibu (wali kota menyebut dirinya, Red) sieun disalahkeun. Saya taat terhadap SK Menpan. SK Menpan tidak menjelaskan boleh atau tidak untuk menerima lulusan PGMI. Jadi samar ya. Upami misalkeun ayeuna ditampi, engke tahu-tahu ku Menpan nggak boleh, ek kumaha? Jadi harus jelas,” kata wali kota usai melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di Banjar Convention Hall Kamis (2/1).

Admin Panselda CPNS Kota Banjar Teguh Eko Sulistiyanto mengatakan jika tidak ada kebijakan dari wali kota melalui surat keputusan, maka pihaknya tetap tidak akan meloloskan puluhan pendaftar alumni PGMI itu melalui sistem.

“Sepertinya sesuai keputusan pengumuman kemarin, tetap TMS. Abdi belum ada arahan dari pimpinan lagi,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Putera Galuh Ciamis Drs Endang Masluh Effendi MPd memandang Panselda CPNS Kota Banjar kaku dan tidak mau memahami esensi profil lulusan dan kurikulum. Padahal, kata dia, PGMI/SD bisa dikatakan PGSD plus jika dilihat dari keseteraan tingkatannya.

“Sebagai dosen dan pimpinan STAI Putra Galuh Ciamis saya sangat menyayangkan kasus ini. Beberapa hal perlu saya ungkapkan, antara lain, secara akademis BKD (Panselda CPNS) Kota Banjar sangat kaku pada judul program studi tanpa mau memahami esensi profil lulusan dan kurikulum yang dapat dilihat dari transkrip akademik,” kata Endang.

Ia menambahkan secara birokratis, Kemenpan-RB sudah merekomendasikan (meski secara lisan) bahwa lulusan PGMI dapat diterima pada formasi guru kelas SD. Ia menyarankan pihak birokrasi belajar melihat pendidikan dari esensi kurikulum, bukan melihat dan mempertimbangkan pada merek atau judul program pendidikan. (cep)

loading...