MA Tolak Gugatan WANI, KPU Kabupaten Tasik Bilang Begini..

570
0
Ilustrasi
Loading...

SINGAPARNA – Permohonan gugatan yang dilayangkan oleh pasangan calon Iwan Saputra-Iip Miptahul Paoz terkait soal kebijakan sertifikat tanah gratis yang dikeluarkan petahana Ade Sugianto di Pilkada Tasik ditolak Mahkamah Agung (MA).

Surat keputusan ditolaknya laporan tersebut dikeluarkan dan dilansir lewat website Mahkamah Agung, Rabu (3/2). Dengan demikian permohonan gugatan Iwan-Iip tersebut tidak dilanjutkan proses persidangannya.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jajang Jamaludin SAg membenarkan bahwa surat keputusan Mahkamah Agung tentang penolakan terhadap permohonan gugatan pasangan calon Iwan-Iip sudah dikeluarkan dan dilansir langsung di website MA.

“Iya betul, surat keputusan tersebut sudah dilansir di website-nya MA dan kita sudah membacanya. Namun, secara resmi dan tertulis KPU Kabupaten Tasikmalaya belum menerima surat keputusan yang dikeluarkan MA tersebut,” kata Jajang kepada Radar, Kamis (4/2).

Gambarannya sepintas membaca, terang Jajang, alasan ditolaknya permohonan gugatan pasangan Iwan-Iip terkait kebijakan calon bupati petahana H Ade Sugianto yang mengeluarkan SK Sertifikat Tanah Wakaf Gratis di Pilkada Tasik, dari sisi waktu pelaporannya.

loading...

Menurut surat keputusan MK, dalam proses sengketa administrasi sampai dengan tanggal 9 November 2020 dan pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2020.

Sementara itu laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi tanggal 16 Desember 2020 setelah penetapan rekapitulasi hasil pemilihan tanggal 16 Desember 2020.

Kemudian surat keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 11 Januari 2021.

Kemudian, MA juga menyatakan penerbitan Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf merupakan amanat dari program pemerintah pusat.

Jadi, menurut MA pembagian sertifikat gratis yang dibagikan oleh petahana, bukan kampanye sehingga bukan bagian dari pelanggaran pemilu. Sehingga tidak ada pelanggaran administrasi pemilihan.

Pada intinya, tambah dia, KPU Kabupaten Tasikmalaya digugat di beberapa lembaga peradilan hukum. Seperti di Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) gugatan sengketa hasil Pilkada.
Kemudian, tambah dia, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait laporan KPU soal tidak disiplin melaksanakan tupoksinya dan dilaporkan ke Pengadilan Negeri (PN). “Yang belum keluar hasil keputusannya dari MK dan DKPP,” tambah dia.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengatakan, secara kelembagaan, Bawaslu secara resmi belum menerima surat keputusan MA tersebut.

“Bahkan sebelum dikeluarkannya keputusan panggilan atau klarifikasi dari MA ke Bawaslu, tidak ada. Yang jelas dikeluarkannya keputusan tersebut menjadi kewenangan MA,” katanya, menjelaskan.

Calon Bupati Tasikmalaya Iwan Saputra mengatakan, terkait surat keputusan MA yang menolak permohonan gugatannya, tentang laporan kebijakan petahana di Pilkada Tasik yang mengeluarkan SK Sertifikat Tanah Wakaf Gratis di Pilkada Tasik sudah diterimanya.

“Ya hasilnya seperti itu, kita menghormati. Ya dari awal kita sudah mengira dan memprediksi, karena kita itu kan semua pintu lembaga peradilan diupayakan. Tetapi kita sudah memprediksi hasilnya seperti itu,” kata dia.

Jadi, terang dia, benteng terakhirnya tetap pasangan Iwan-Iip berharap dari hasil proses dan tahapan hukum persidangan yang tengah dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. (dik)

Baca juga : Pergerakan Tanah Landa Gunung Tanjung Tasik, Puluhan Rumah Rusak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.