Menuntut Penuntasan Kasus Korupsi dan Menciptakan Pemerintahan Bebas KKN

Mahasiswa Kembali Bergerak

43
0
BERDEMO. Aktivis mahasiswa dari HMI Cabang Ciamis berdemonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Ciamis Rabu (18/12). Mereka menuntut penuntasan kasus-kasus korupsi di Ciamis. Di hari yang sama, mereka juga berdemo di Pemkab Ciamis dan DPRD Kabupaten Ciamis. IMAN S RAHMAN / RADAR TASIKMALAYA

CIAMIS – Aktivis mahasiswa yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis berdemonstrasi Rabu (18/12). Mereka menuntut penuntasan kasus korupsi di Ciamis. Aksi ini bukan yang pertama. Sebelumnya mereka pernah bergerak. Irisan tuntutannya: segera tuntaskan kasus korupsi.

Demonstran mendatangi tiga tempat. Yaitu Kejaksaan Negeri, Pemkab dan DPRD Ciamis. Di sana mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan mulai pukul 13.00 hingga sore.

Koordinator Aksi HMI Cabang Ciamis Dede Aos Firdaus menuntut pemerintah konsisten mewujudkan pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun realitanya, korupsi masih terjadi. Itu dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang terjerat kasus korupsi.

“Begitupun di Kabupaten Ciamis, banyak kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ciamis tetapi tidak kunjung selesai. Padahal kasus tersebut mengakibtkan kerugian uang negara,” jelas Aos.

Kasus-kasus tersebut, kata Aos, yaitu kasus finger print, revitalisasi Alun-Alun, retribusi Situ Lengkong Panjalu dan Balai Benih Ikan (BBI). Ke empat kasus tersebut sampai saat ini masih mangkrak dan tidak diketahui tindak lanjutnya.

Menyikapi hal itu, HMI Ciamis menuntut Kejaksaan Negeri Ciamis segera menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang mereka tangani.

Kejaksaan Negeri Ciamis juga harus mempublikasikan setiap perkara yang sedang ditangani dan yang sudah selesai ditangani.

Kejaksaan Negeri Ciamis harus mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Jangan sampai tebang pilih dalam penyelesaian perkara dan bebas dari intervensi. Kejaksaan Negeri Ciamis pun harus berani dan berkomitmen agar jangan sampai terjadi KKN di tubuh Kejaksaan Negeri.

“Jika poin-poin diatas tidak dikabulkan maka kami akan melaksanakan audiensi ke Kejaksaan Agung dan menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis untuk mundur dari jabatannya,” tegasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Sri Respatini SH MHum melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis A Tri Nugraha SH menjelaskan kasus-kasus yang pihaknya tangani yaitu kasus makan dan minum serta pengadaan alat tulis kantor KPU Pangandaran masuk tahap persidangan. Bahkan kasus itu empat kali disidangkan.

Sedangkan kasus retribusi Situ Lengkong Panjalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah melalukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

Adapun untuk penanganan kasus alat sidik jari, kata dia, pihaknya sedang dalam tahap klarifikasi. Pihaknya memanggil sekitar 80 orang untuk diklarifikasi.

“Di mana BPKP itu sekarang sedang klarifikasi menghitung kerugian negara, karena tidak pidana korupsi harus ada perhitungan kerugian negara,” jelasnya.

Mahasiswa juga berdemonstrasi di Pemkab Ciamis. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Ciamis mampu menciptakan pemerintah yang bebas dan bersih dari KKN, bupati harus mengalokasikan anggaran 2020 tepat sasaran dan mengedepankan skala prioritas pembangunan, pemerintah daerah harus menyediakan akses keterbukaan informasi publik kepada masyarakat demi menjaga pemerintah bebas dan bersih dari KKN. Tuntutan berikutnya yaitu pemerintah harus memaksimalkan dalam pelayanan kaum difabilitas dan berani berkomitmen agar tidak terjadi KKN di tubuh Pemerintah Kabupaten Ciamis. “Hal itu yang harus menjadi catatan pemerintah Ciamis harus diperhatikan,” desaknya.

Asda I Pemda Ciamis Ika Darmaiswara mengaku mewakili Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya yang sejak pagi menghadiri kegiatan. Mengenai tuntutan dari HMI, kata dia, keseluruhannya sebetulnya sudah dilaksanakan. Pihaknya juga mendukung apa yang menjadi tuntutan HMI. Termasuk menciptakan pemerintah bebas KKN. “Kalau yang kena dengan hukum tentunya tidak akan bisa membantu atau intervensi hukum,” terangnya.

Bagaimana dengan alokasi anggaran di APBD 2020? Menurut Ika, pengalokasian APBD sudah disesuaikan ke­butuhan dan tidak dise­suai­kan suka dan tidak suka.

“Cuman memang betul belum semua masyarakat belum terfasilitasi. Masih ada seperti jalan-jalan merata, karena memang kemampuan dari keuangan dari Pemda Ciamis belum menyeluruh bisa akomodir semua masyarakat,” paparnya.

Soal penyediaan akses informasi publik, sekarang, pemkab melaui Dinas Kominfo sedang membuat sarana yang bisa diakses publik.

Terkait akses untuk kaum disabilitas, kata dia, setiap perkantoran bisa diakses disabilitas, termasuk pengguna kursi roda.

“Intinya kita sudah melaksanakan semaksimal mungkin dalam penanganan para disabilitas,” jelasnya.

Aktivis mahasiswa pun berdemonstrasi di DPRD Ciamis. Mereka menuntut agar dihentikan jual beli aspirasi demi terciptanya DPRD yang bebas dan bersih dari KKN. DPRD Kabupaten Ciamis juga harus berkomitmen agar tidak terjadi praktik KKN di setiap anggota DPRD Kabupaten Ciamis.

Sekretaris DPRD Ciamis Uga Yugaswara menjelaskan pihaknya menyampaikan bahwa sejak 12 Desember sampai tangal 20 Desember, anggota DPRD melaksanakan reses.

“Saya dalam hal ini tidak mewakili DPRD. Saya hanya menyampaikan pesan pimpinan dan menyampaikan agenda yang dilaksanakan oleh DPRD, bila ada sesuatu hal yang ingin disampaikan sesuai prosedur akan disampaikan kepada pimpinan,” tuntasnya. (isr)

loading...
Halaman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.