Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%
Data Kemiskinan Dianggap Rancu, Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Mahasiswa Kritisi Pemkab Ciamis

44
0
TEMUI MAHASISWA. Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra saat menemui demonstran mahasiswa di halaman Pendopo Ciamis Senin (11/11). Mahasiswa berdemo dan mengkritisi Pemkab dan DPRD Ciamis soal anggaran, penanganan kemiskinan dan penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. RADIKA ROBI RAMDANI / RADAR TASIKMALAYA

CIAMIS – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya berdemonstrasi. Mereka mendatangi Pendopo Kabupaten Ciamis Senin (11/11).

“Kami dari Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya bermaksud ingin menyuarakan semangat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana hari ini banyak sekali persoalan nasional maupun daerah yang tidak sesuai dengan amanah rakyatnya,” ujar Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi Lukman Nur Hakim kepada wartawan.

Kata Lukman, pihaknya juga menuntut eksekutif dan legislatif untuk meninjau ulang dan meminta kejelasan anggaran penyedia makan dan minum. Dalam Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan nota keuangan Raperda APBD Tahun 2020 sebesar Rp 2,9 miliar. Itu melebihi batas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 sebesar Rp 2 miliar.

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Ciamis juga harus serius menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Mahasiswa menilai ada kerancuan soal data penanggulangan angka kemiskinan. Ada ketidaksinkronan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan plafon prioritas anggaran sementara tahun 2020.

“Mempertanyakan beberapa kerancuan dalam RPJMD 2019-2024, rancangan PPAS, Raperda APBD dan Nota Keuangan di Kabupaten Ciamis,” ucapnya.

Ketika berbicara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis sendiri, kata dia, sebanyak 99.810 jiwa atau sebesar 8,59 persen dan tahun 2018. Jumlah itu menurun menjadi sebanyak 85.720 jiwa atau sebesar 7,22 persen. Namun, kata Lukman, tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2024 menargetkan di tahun 2020 persentase kemiskinan itu di angka 7,0 persen. Sedangkan di dalam rancangan PPAS dan Raperda APBD Kabupaten Ciamis tahun 2020, target penurunan angka kemiskinan itu sebesar 7,48 persen.

“Ini menjadi kerancuan data yang bisa mempengaruhi kebijakan daerah yang tidak sesuai intinya. Kita pun mendorong adanya optimalisasi keterbukaan informasi dan dokumen daerah yang menjadi hak informasi publik,” ucapnya.

Tak lupa, mereka pun menolak kenaikan iuran BPJS, karena 60 persen pengguna BPJS adalah masyarakat miskin.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra mengatakan berterimakasih kepada mahasiswa yang telah kritis kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis.

“Terkait dengan kemiskinan di Ciamis bahwa visi dan misi Kabupaten Ciamis lima tahun ke depan adalah mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua,” katanya.

Lima tahun ke depan, Yana menyebutkan pemerintah akan konsen mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi bukan berarti mengabaikan bidang lain.

“Pada intinya selama lima tahun ke depan akan lebih fokus untuk Ciamis lebih maju dan masyarakat sejahtera, karena itu komitmen kami dengan rakyat,” katanya.

Menyikapi aspirasi mahasiswa soal kenaikan iuran BPJS, Yana mengungkapkan bahwa pihaknya juga ”menjadi korban” dari BPJS karena BPJS masih menunggak sebesar Rp 30 miliar kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis.

Maka dari itu, pihaknya akan mencoba cari jalan keluarnya untuk masalah tersebut. Termasuk mencari dana talang dari pihak ketiga menangani hal itu. “Sedangkan fasilitas layanan kepada pasien kami harus optimal dan obat harus ada,” ujarnya menjelaskan. (obi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.