Mahasiswa Minta Pemkab Tasik Transparan Penggunaan Dana Covid-19

35
0
Loading...

SINGAPARNA – Organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah untuk bersifat transparansi dalam penggunaan dana Covid-19 tahun anggaran 2020 sebesar Rp 90 miliar.

Sehingg masyarakat umum mengetahui ke mana saja anggarannya dipergunakan. Termasuk juga untuk tidak menimbulkan kecurigaan dari publik sehingga jelas dan terbuka.

Ketua Pengurus Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Tasikmalaya Rony Mardyana mengungkapkan, sebenarnya permintaan mengenai transparansi anggaran Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya sudah beberapa kali diingatkan, termasuk saat IMM ikut aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.

“Dan sejalan dengan keterbukaan publik dan transparansi pemerintah daerah, tentu langkah tersebut (Legal opinion LBH Ansor ke BPK-KPK, Red) harus didukung karena anggaran ini menyangkut hajat hidup orang banyak, hak publik untuk mengetahui dan harus diberikan informasi,” ujarnya kepada Radar, Senin (8/2).

Selanjutnya, kata dia, dengan adanya legal opinion yang akan disampaikan LBH Ansor tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Tasikmalaya tidak mencerminkan karakteristik good governance.
“Maka harus diuji terlebih dahulu untuk membuktikan sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk dalam penggunaan anggaran Covid-19 ini,” ujarnya.

loading...

Dia menambahkan, dalam kurun waktu setahun ke belakang ini, kinerja pemerintah daerah, salah satunya dilihat melalui penanganan Covid-19 yang belum maksimal. “Maka dalam pengelolaan anggaran yang transparan, kami mendukung. Adanya legal opinion tersebut sah-sah saja sebagai warga dan civil society,” ujar dia.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Multazam menambahkan, mewakili suara masyarakat, tentunya keterbukaan publik menjadi suatu keharusan yang harus dibangun dalam roda pemerintahan yang bersih di daerah ini.

Apalagi, kata dia, kaitan penggunaan anggaran yang menyangkut kesehatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini. Selain harus menyediakan anggaran, juga pemerintah hadir dalam menyiapkan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan di ruang publik.

“Maka dari itu, sebagai organisasi kemahasiswaan mewakili masyarakat, kami berharap anggaran sekecil apapun yang menyangkut hajat hidup masyarakat harus tepat sasaran dan peruntukannya. Amanah rakyat ada di pundak pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya,” tambah dia. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.