Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.8%

19.6%

8.1%

68.6%

Mahasiswa Pangandaran Tanyakan Kasus Pembubaran Pemudik yang Dikarantina Khusus

52
0
PERTANYAKAN KASUS. Sejumlah mahasiswa menemui anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Rabu (26/8). deni nurdiansah / radar tasikmalaya
PERTANYAKAN KASUS. Sejumlah mahasiswa menemui anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Rabu (26/8). deni nurdiansah / radar tasikmalaya

PANGANDARAN – Massa yang tergabung dalam Lingkar Mahasiswa Pangandaran mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Rabu (26/8). Mereka mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan pembubaran pemudik saat karantina khusus oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Pangandaran beberapa waktu lalu.

Koordinator Aksi Nazmi Fauzan ingin tahu perkembangan penanganan kasus yang kini tengah ditangani Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangandaran.

“Kami datang untuk mempertegas jalanya penanganan kasus pembubaran karantina di Kecamatan Cimerak, sudah sampai mana sih,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (26/8).

Dia pun menuntut agar Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangandaran segera memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. “Kalau memang bersalah segera jatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatannya,” kata dia.

Baca juga : Cagar Alam Pangandaran Belum Dibuka, Wisatawan Diminta Sabar

Menurutnya, jika belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan dalam kurun waktu 7 hari ke depan, pihaknya akan melakukan aksi di DPRD. “Kami berharap Badan Kehormataan mau mengabulkan permintaan kami ini,” ucapnya.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangandaran Ucup Supriatna mengatakan penanganan kasus tersebut sudah memasuki tahap akhir. Dia berjanji akan segera mengambil keputusan. “Kami sedang melengkapi keterangan dari saksi, terutama dari Gugus Tugas Kecamatan Cimerak,” kata dia.

Menurutnya, sanksi terberatnya bisa diberhentikan dari keanggotaan DPRD, kemudian bisa diberhentikan sementara atau diberhentikan dari kepemimpinan alat kelengkapan DPRD. “Tentu ada tahapannya, tidak bisa menjatuhkan begitu saja,” ujarnya.

Kata dia, anggota DPRD tersebut saat ini masih aktif. “Tapi kami akan berusaha, sebelum 7 hari sudah ada keputusan yang diambil,” ucapnya.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Pangandaran M Taufiq Martin mengatakan bahwa Oman Rohman adalah anggota mereka di DPRD. Kata dia, Oman sudah dilaporkan ke polisi. “Kalau masalah kasus Oman, Badan Kehormatan sudah tidak bisa ikut campur, karena penyelesaianya sudah diranah pidana,” jelasnya.

Baca juga : Hanya Ada 1 Terminal Pangandaran di Cijulang

Badan Kehormatan, kata dia, hanya bisa memberikan saran ke partai bahwa yang bersangkutan sudah melanggar. “Nanti partai kami yang mengambil keputusan, apakah di PAW atau bagaimana,” katanya. Namun pihaknya akan menyiapkan pengacara untuk melakukan pembelaan terhadap Oman.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Oman Rohman, dilaporkan ke polisi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak, Rabu (27/5) lalu. Pelaporan itu, diduga wakil rakyat tersebut membubarkan pemudik pada saat menjalankan karantina khusus, Sabtu (23/5) lalu.

Kepala Polisi Sektor Cimerak Iptu Budi Purwanto membenarkan adanya laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Desa Kertaharja Kecamatan Cimerak melalui bukti pelaporan Nomor LP/07/B/V/2020/JBR/SPK RES CMS/SEK CIMERAK pada Rabu (27/5) pukul 14.00 WIB.

Pelaporan tersebut terkait pembubaran tempat isolasi khusus pemudik yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Pangandaran pada Sabtu (23/5) atau malam Idul Fitri 1441 H.

“Ya sudah menerima laporannya. Sejauh ini baru memintai keterangan tiga saksi yang merupakan bagian Gugus Tugas Desa Kertaharja (Kepala Desa Kertaharja Masluh, anggota gugus tugas desa Kertaharja dan petugas penjaga, Red),” katanya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.