Mahasiswa Protes Raperda APBD 2020

130
0
UNJUK RASA. Pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya (AMCR) menyampaikan tuntutan di depan Gedung DPRD, Senin (25/11). IMAN S RAHMAN/RADAR TASIKMALAYA

CIAMIS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya (AMCR) berunjuk rasa saat DPRD Kabupaten Ciamis akan melaksanakan Rapat Paripurna Penetapan APBD 2020, Senin (25/11).

Mereka memprotes ketidaksinkronan perencanaan penurunan angka kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2020.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi AMCR Rizal Akbar menerangkan, rencana penanggulangan kemiskinan pada RPJMD 2019-2024 tidak sinkron dengan Rancangan PPAS, Raperda APBD dan Nota Keuangan di Kabupaten Ciamis. Pada 2018, angka kemiskinan mencapai 85.720 jiwa atau 7,22 persen. Kemudian, target 2020 sesuai RPJMD berada di angka 7,0 persen. Sedangkan, pada rancangan PPAS dan Raperda APBD 2020, angka kemiskinan ditargetkan menurun hingga 7,48 persen. “Hal ini bukan berbicara kesalahan ketik semata akan tetapi bagian dari pada bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam penanggulangan angka kemiskinan,” tutur dia.

AMCR, kata dia, juga menyoroti alokasi anggaran makan dan minum sekretariat daerah (setda) yang tercantum dalam Raperda APBD dan nota keuangan sebesar Rp 2,9 miliar. Angka tersebut melebihi batas maksimal dalam rancangan PPAS. Dalam PPAS itu tercantum Rp 2 miliar. Seharusnya dalam menentukan alokasi dana itu dokumen rancangan PPAS menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta menjadi pedoman dalam menyusun Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2020. “Kerancuan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kalau dibiarkan akan menjadi lahan basah bagi para pemangku kebijakan yang akan melakukan tindakan korupsi,” ujar dia menegaskan.

AMCR juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi dan dokumen daerah yang menjadi hak publik supaya ke depannya publik bisa mengawasi bersama bagaimana keterwakilan di pemerintahan bisa bekerja maksimal.

Dalam aksi itu, AMCR menyampaikan tuntutannya. Yakni, pertama, meminta kejelasan Pemkab Ciamis dalam perencanaan penurunan angka kemiskinan yang tidak sinkron antara RPJMD, Raperda APBD dan Rancangan PPAS 2020.

Kedua, menuntut Pemkab Ciamis untuk merevisi Raperda APBD 2020 tentang Anggaran Penyediaan Makan dan Minum sebesar Rp 2,9 miliar yang melebihi batas Rancangan PPAS 2020 sebesar Rp 2 miliar.

Ketiga, mendorong adanya optimalisasi keterbukaan Informasi dan dokumen daerah yang menjadi hak informasi publik. “Intinya tiga tuntutan kami tersebut agar direalisasikan, kami akan menunggu sampai tanggal 30 November,” kata dia.

Ketua DPRD Kabupaten Ciamis H Nanang Permana SH menyatakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bisa berubah. Dengan demikian, adanya perbedaan antaran KUA-PPAS dengan Raperda APBD tidak masalah. “Intinya KUAPPAS itu bisa berubah, karena sifatnya sementara,” tutur dia.

Sementara itu, Rapat Paripurna Penetapan APBD 2020 kemarin ditunda. Menurut Nanang, penundaan tersebut dilakukan lantaran ada beberapa hal yang belum diketahui oleh bupati. Artinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum sepenuhnya menyampaikan rancangan anggaran kepada bupati. (isr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.