Mahasiswa Tasik Akan Terus Demo Hingga UU Omnibus Law Dicabut DPR RI

1117
0
radartasikmalaya.com
Unjuk rasa cabut omnibus law yang dilakukan massa Aliansi BEM Tasik di depan Gedung DPRD, Kamis (08/10) pagi. rezza rizaldi / radartasikmalaya.com

KOTA TASIK – Tuntutan ratusan massa gabungan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tasikmalaya soal pencabutan omnibus law disetujui DPRD Kota Tasik.

Itu terungkap setelah perwakilan massa Aliansi BEM Tasik audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Tasik, Kamis (08/10) siang.

Sebelumnya mereka sempat melakukan aksi di depan Gedung DPRD pada pagi harinya.

Hal tersebut diungkapkan Fajar Reza Fitria Presiden Prema UPI Tasik dan Kordinator Pusat Aliansi BEM Tasik usai audensi.

“Intinya dari mahasiswa, masyarakat, buruh dan kalangan buruh, kita menolak omnibuslaw. Kita menuntut Undang-Undang tersebut dicabut,” katanya kepada wartawan.

“Dan barusan kami mendengar bahwa DPRD Kota Tasik sepakat dengan tuntutan kami. Hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup perempuan yang melawan,” singkatnya.

Loading...

Sementara itu informasi yang dihimpun radartasikmalaya.com, mahasiswa lainnya mengaku akan terus melakukan aksi setiap hari hingga Undang-Undang Omnibus Law itu resmi dicabut.

Hal itu seperti diungkapkan Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Tasikmalaya, Muhaemin, Rabu (07/10) kemarin.

“Yang jelas kami akan terus bergerak dan turun ke lapangan ketika DPR RI tak mencabut Undang-Undang Omnibus Law tersebut,” katanya kepada wartawan disela-sela aksi, Rabu (07/10) siang.

“Karena masih banyak ormas lainnya yang akan bergabung. Karena DPR tak mencabut undang-undang tersebut. Jadi harus dicabut undang-undang tersebut,” sambungnya.

Mengapa aksi akan terus dilakukan hingga undang-undang itu dicabut, karena di Undang-Undang tersebut banyak sekalin poin yang memberatkan rakyat.

“Salah satunya seperti di bidang lahan dan pertanian soal HGU tadinya 25 tahun di aturan itu jadi 92 tahun lebih. Bayangkan saja, manusia itu belum tentu umurnya sampai 92 tahun. Lalu bagaimana dengan nasib cucu kita?” tanyanya.

Dia menegaskan, pihak mahasiswa sudah sering aksi soal penolakan Undang-Undang omnibus law tersebut. Pihaknya pun kecewa karena hal ini memang kewenangannya DPR RI.

“Disahkannya aturan itu di tengah pandemi Covid menandakan patut dipertanyakan keberpihakan DPR RI kepada rakyat. Berdalih berjuang kemanusiaan, kita lihat itu tak ada dengan apa yang sudah dilakukan DPR RI,” tegasnya.

(rezza rizaldi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.