Mahasiswa Tasik Demo Tolak Omnibus Law di Gedung DPRD

260
0

KOTA TASIK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komisariat PMII se-Kota Tasikmalaya, menggelar aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasik, di Jalan RE Martadinata, Jumat (13/03) siang.

Massa tiba di depan Kantor DPRD dengan menggunakan puluhan sepeda motor dan membawa spanduk serta poster penolakan Omnibus Law.

Sebelumnya, massa aksi tidak langsung memasuki area gedung DPRD. Akan tetapi memilih melakukan orasi di tengah jalan.

Akibatnya petugas kepolisian menutup lalu lintas di depan rumah rakyat itu, baik dari arah kota menuju Indihiang maupun sebaliknya.

Massa menyampaikan aspirasi kaum buruh guna meminta agar DPRD menolak omnibus law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diususlkan pemerintah dan dianggap merugikan kaum buruh.

Dalam Omnibus Law, beberapa pasal juga hilang. Namun ada aturan baru yang justru memicu protes dari kalangan buruh. Mulai dari soal kontrak kerja sampai jam kerja.

Aksi mahasiswa sempet memanas manakala massa aksi mulai membakar ban bekas sehingga aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi dengan sigap memadamkan api tersebut agar tidak lebih membesar.

Saat petugas memadamkan api itulah kericuhan mulai terjadi karena mahasiswa sempat mempertahankan agar api yang membakar ban tersebut tetap menyala.

Agar kericuhan tidak berlanjut, aparat langsung meminta massa aksi untuk segera memasuki ruangan badan musyawarah (banmus) DPRD Kota Tasikmalaya guna beraudiensi dengan pihak DPRD Kota Tasik.

Dalam audensi itu, massa aksi diterima langsung diterima Ketua DPRD Aslim SH serta beberapa anggota dewan dari komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya.

Kordinator Aksi Rizwan Subastian mengatakan, kedatangannya ke DPRD guna menyampaikan aspirasinya terkait penolakan Omnibus Law.

Adapun tuntutan massa aksi sendiri kata dia meminta DPRD Kota Tasikmalaya mendukung perjuangan buruh dan mahasiswa dalam menolak omnibus law.

“Omnibus law sangat merugikan, rakyat khususnya kaum buruh. Untuk itu atas nama hati nurani rakyat kami mahasiswa menolak dengan tegas omnibus law dan meminta DPRD sebagai wakil rakyat menolak kebijakan pemerintah tersebut,” kata Rizwan kepada wartawan.

Ketua DPRD Kota Tasik, Aslim menuturkan, pihaknya akan meneruskan aspirasi terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke pemerintah pusat dan DPR RI.

“Terima kasih telah datang ke DPRD yang telah menyampaikan aspirasinya terkait menolak omnibus law. Tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI,” singkatnya.

(rezza rizaldi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.