Maju di Pikades, Jabatan Parpol Dilepas

19
0
Tjomi Suryadi. Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Pangandaran
Tjomi Suryadi. Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Pangandaran

PANGANDARAN – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangandaran menegaskan bahwa pengurus partai politik harus menanggalkan jabatannya jika berniat maju pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020.

Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangandaran Tjomi Suryadi mengatakan pengurus partai politik wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk melepaskan jabatanya, jika maju sebagai calon kepala desa.

”Bukan tidak boleh maju, tapi harus meninggalkan jabatan,” tutur dia kepada Radar, Kamis (12/9).

Menurut dia, aturan tersebut dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kemudian PP 43, Permendagri 112 dan Permendagri Nomor 65. ”Tidak disebutkan sebagai anggota partai, tapi pengurus partai,” jelasnya.

Ia pun meminta seluruh panitia Pilkades di tiap desa lebih selektif dalam proses penerimaan bakal calon kepala desa. “Jangan sampai ada pengurus malah lolos jadi balon (bakal calon,red),” terangnya.

Sementara itu, pihaknya akan mengajukan lagi tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades 2019. Karena masih ada desa yang kurang anggaran. ”Anggaran yang disiapkan Rp 1,5 miliar, kita mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 700 juta,” jelasnya.

Anggaran yang diberikan dari Pemkab Pangandaran itu, untuk pembuatan kartu suara, kartu undangan, kotak suara, honor petugas dan kelengkapan lain. ”Kalau APBDes digunakan untuk makan dan minum dan lain-lain,” tuturnya.

Tahapan Pilkades saat ini, kata dia, baru sampai pendataan Daftar Pemilihan Sementara (DPS). ”Kalau pendaftarannya sekitar Oktober,” ujarnya. (den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.