Manajemen RSUD Kota Tasik Harus Segera Dibenahi, Ini Kata Direktur..

135
0
PEMBENAHAN. Pengendara melintas di depan RSUD dr Soekardjo Minggu (25/10). Dewan menuntut agar tata kelola rumah sakit dibenahi. Firgiawan / Radar Tasikmalaya

INDIHIANG – Manajemen RSUD dr Soekardjo harus segera dilakukan pembenahan.

Sebab, sejumlah persoalan yang muncul diduga berangkat dari tata kelola rumah sakit plat merah yang belum profesional. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam.

Menurutnya, saat ini sudah bukan lagi rahasia umum bahwa rumah sakit yang dimiliki pemkot mengalami kendala pelayanan optimal. Mulai dari manajerial, tata kelola keuangan, sampai pemaksimalan inventaris peralatan medis yang belum difungsikan dengan baik.

“Pada Diskusi Warung Komunikasi dan Diskusi Permasalahan Tasikmalaya (Warkop), Sabtu (24/10) di gedung serbaguna DPRD, itu semua muncul dibahas sejumlah praktisi yang hadir. Sudah waktunya RSUD kita dilakukan pembenahan,” tutur Dede kepada Radar, Minggu (25/10).

Dia menjelaskan kinerja dan tugas dewan pengawas RSUD pun tak luput dari sorotan sejumlah pihak. Bagaimana tidak, kata dia, apabila kinerjanya maksimal dalam mengawasi rumah sakit, tentunya dapat mereduksi persoalan-persoalan layanan yang muncul ke permukaan.

“Kita ketahui RSUD sempat kesulitan dapat suplai obat dari penyedia, karena tertunggak hutang. Kemudian alat-alat medis mahal bantuan provinsi tidak beroperasi sehingga pasien harus dirujuk ke luar untuk sekadar CT-Scan atau layanan lainnya,” keluh dia.

Ia berharap hasil diskusi dan bedah persoalan itu menjadi tenaga bagi manajemen berbenah diri. Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

“Kalau dibilang sudah kronis, ya memang begitu. Maka, kita dengar beberapa waktu lagi mau ada penggantian dewan pengawas baru. Tata kelola yang sehat dan akuntabel akan menjadi pekerjaan rumah berat untuk diawasi,” ujar politisi PKS tersebut.

Pada diskusi tersebut, Praktisi Hukum Meiman Nanang Rukmana SH mengatakan salah satu kewajiban bersifat dasar yang diserahkan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yakni pelayanan kesehatan. Menurutnya, RSUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seharusnya terbuka dari sisi informasi publik dan lain sebagainya.

Baca juga : HM Yusuf Gantikan Tugas Wali Kota Tasik

“Saat ini yang terjadi minimnya informasi publik yang dilakukan oleh top management BLUD tersebut. Padahal BLUD ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik, dan yang muncul cuma masalah namun kegiatan yang berkaitan dengan BLUD, kaitan dengan keuangan tidak pernah kita dengarkan,” analisisnya.

Direk­tur RSUD dr Soe­kardjo dr Wasisto Hidayat meng­aku akan men­jad­ikan hasil diskusi ter­sebut sebagai bahan m­a­su­k­an da­lam peng­elolaan rumah sakit se­makin baik. Ia men­jawab salah satu per­soal­­an yakni adanya alat yang rusak dan masih dalam per­baikan.

“Kami bekerja sama dengan RS Islam untuk layanan CT-Scan. Jadi di sana tidak perlu bayar, karena yang di RSUD mengalami error dan masih dalam perbaikan,” ungkap Wasisto.

Ia berkomitmen apabila ada keluhan atau masukan dalam upaya pembenahan pelayanan RSUD, jangan sungkan untuk melaporkannya. Supaya tata kelola rumah sakit plat merah semakin baik.

“Jadi kita nanti jembatani apa saja yang sekiranya perlu dibenahi. Kami akan tindaklanjuti respons rekan-rekan,” komitmennya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.