Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.7%

8.2%

2.3%

24.4%

2.4%

46.4%

0.1%

15.4%

0%
Tujuh Bulan Ade Dinilai Tidak Ada Iktikad Baik

Mandek, Dewan Bersikap

46
0
Basuki Rahmat MSi

SINGAPARNA – Sudah hampir tujuh bulan posisi wakil bupati (wabup) Tasikmalaya kosong. Ini menjadikan dasar DPRD akan mengambil alih proses pengisian wabup dari Bupati Ade Sugianto.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Basuki Rahmat MSi mengatakan belum adanya wabup membuat pihaknya berpikir untuk mengambil alih proses pengisiannya dari bupati.

“Soal ambil alih pengisian wabup oleh dewan sudah didiskusikan dan menjadi bahan pembicaraan hangat di antara para anggota DPRD. Jadi kita sedang pelajari, sikap kita ini demi untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih banyak atau masyarakat,” ungkap Basuki, Kamis (20/6).

Menurut Basuki, masalah yang menjadi ganjalan pengisian wabup adalah Bupati Ade Sugianto sampai saat ini belum mengusulkan dua nama yang sudah diusung PAN dan PKS.

“Cawabup yang diusulkan sudah ada, Deni Sagara dan Heri Ahmadi. Mereka sudah mendapatkan SK dari DPP-nya. Jadi sebenarnya tunggu apalagi Pak Ade untuk memprosesnya, karena tinggal mengusulkan saja ke DPRD,” paparnya.

Terang Basuki, dari semenjak Bupati Ade Sugianto dilantik Desember 2018 lalu, hingga sekarang sudah hampir tujuh bulan posisi wakil bupati kosong. Dengan demikian, banyak dampak yang dirasakan dari berjalannya roda pemerintahan. Seperti merosotnya raihan opini dari BPK yang sebelumnya WTP menjadi WDP.

Kemudian, tambah dia, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hal penyerapan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

“Yang belum efektif atau diserap maksimal anggaran, yakni masih di bawah 50 persen sampai Juni ini, dampaknya banyak pekerjaan pemerintah yang terbengkalai. Masalah tersebut, sebetulnya menjadi tugas dari pada wakil bupati, sebagai fungsi koordinasi,” jelas Basuki.

Dari persoalan itu, lanjut dia, anggota DPRD sedang mempertimbangkan mengambil inisiatif melakukan mekanisme pengisian wabup yang sudah lama kosong. Artinya, nanti DPRD yang pro aktif atau mengambil alih pengisian wabup ini dari bupati, sehingga prosesnya dari pengusung bisa langsung ke DPRD tanpa perlu melalui bupati.

“Artinya DPRD segera memproses pengisian jabatan wakil bupati untuk secepatnya diisi. Partai pengusung PAN dan PKS bisa langsung sampaikan saja usulan dua nama calon wabup ke DPRD, untuk kemudian kita proses,” terangnya.

Setelah ada usulan dari partai pengusung, lanjut dia, kemudian akan ditindaklanjuti oleh DPRD dengan membentuk panitia khusus (pansus) pengisian jabatan wakil bupati.

“Kemudian panitia yang bekerja termasuk nanti pansus bisa mengundang langsung bupati untuk pengisian wabup tersebut,” kata dia.

Jelas dia, inisiatif ini dilakukan supaya ada progres soal pengisian wabup. Karena kalau dibiarkan terus kosong masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang akan menjadi korban dalam hal pembangunan dan program pemerintah. “Dasar hukumnya tercantum pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya,” ujarnya.

Jela dia, pada 2018 ada perubahan Peraturan Tatib DPRD di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Tasikmalaya, dasarnya turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Dalam peraturan tersebut ada pasal yang mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan bupati atau wakil bupati, DPRD bisa melakukan atau memilih untuk pengisian kekosongan tersebut.

“Kita sudah atur itu, jadi kita tinggal bergerak saja sebenarnya sekarang, kalau jabatan wakil bupati ini terus dibiarkan tidak diisi,” paparnya.

Sebelum mengambil alih, kata dia, DPRD selalu menunggu itikad baik bupati mengusulkan dua nama untuk wabup. Namun, sudah hampir tujuh bulan tak kunjung ada progres, akhirnya disepakati untuk diambil alih prosesnya dari bupati. “Mengambil alih proses pengisian wabup ini demi kepentingan yang lebih luas, masyarakat,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, kata dia, DPRD akan mulai membahas soal mengambil alih proses pengisian wabup dari bupati pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan Senin (24/6). “Nanti kita diskusikan di paripurna, kalau semua sepakat bisa saja langsung dibentuk panitia,” jelasnya.

Pengamat politik, sosial dan pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam mengatakan sependapat apabila pengisian wabup ini diambil alih oleh DPRD.

“Sah-sah saja kalau memang rasional, legal dan konstitusional. Kalau memang langkah politis bupati terus menerus menunda pengisian wakil bupati ini,” ungkapnya.

Menurut Asep, langkah DPRD mengambil alih, karena mungkin bupati tidak memiliki niat baik untuk mengisi jabatan wakil bupati. Termasuk banyak kelemahan yang terjadi di pemerintahan.

“Langkah DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini bisa menjadi warning dari DPRD kepada bupati, melihat kondisi pemerintahan yang memang kurang efektif,. Ketika kemudian menempuh inisiatif seperti ini. Intinya mau diambil alih dewan atau bupati, mudah-mudahan niat baik demi kemajuan daerah,” pungkasnya.(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.