Mantan Kadis PUPR Kembali Diperiksa Kejati

265
0

TASIK – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat kembali memanggil mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya Drs Bambang Alamsyah. Terkait kasus dugaan korupsi dan mark-up anggran proyek Jalan Ciawi-Singaparna (Cising) tahun 2017.

Kasi Penyidik Kejati Provinsi Jawa Barat Yanuar Rheza mengatakan pihaknya kembali memanggil mantan Kepala Dinas PUPR Drs Bambang Alamsyah MM. “Iya kita sudah periksa lagi hari ini (22/11). Kita periksa selama tujuh jam,” ujarnya kepada Radar kemarin.

Menurut Rheza, pemanggilan mantan Kadis PUPR tersebut sudah yang ketiga kalinya. Dan kemarin (22/11) yang diperiksa hanya Bambang Alamsyah. “Hari ini cuma satu (mantan kadis PUPR, Red) yang diperiksa, untuk melengkapi hasil pemeriksaan saksi yang lain,” kata Rheza.

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Kejati kepada mantan Kepala Dinas PUPR tersebut, kata Rheza, masih seputar soal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan Cising.

“Jadi kita rangkaikan dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Untuk merangkai sebuah konstruksi perkara kita bangun dari bawah sebelum penetapan tersangka,” terangnya.

Intinya, kata Rheza, Kejati akan kerja cepat dalam proses penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dan mark-up proyek Cising. “Kami upayakan secepatnya. Untuk menghindari prasangka dari masyarakat soal telatnya penanganan kasus ini,” paparnya.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya Lutfi Lutfiansyah menganggap Kabupaten Tasikmalaya sedang darurat korupsi. Beberapa minggu ini masyarakat di kagetkan dengan penggeledahan dan pemeriksaan pejabat dan rekanan yang terlibat dugaan korupsi. “Tentunya ini menjadi cambuk besar bagi warga Kabupaten Tasikmalaya,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendorongkan lembaga- lembaga strategis yudikatif baik Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya mampu mengusut tuntas setiap perkara korupsi.

“Maka mengajak masyarakat, Kejaksaan, kepolisian serta DPC Peradi Tasikmalaya untuk sama-sama membebaskan Kabupaten Tasikmalaya dari jeratan korupsi,” ungkap dia.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas PUPR Drs Bambang Alamsyah MM tidak merespon saat dikonfirmasi oleh Radar melalui sambungan telepon maupun Whatsapps.

Namun, sebelumnya kepada Radar, Bambang mengakui sudah diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. “Ya memang saya sudah diperiksa, kalau masalah apa yang ditanyakan penyidik. Itu ranah tim penyidik yang berhak menjawab. Karena saya sudah menyampaikan jawaban sesuai yang saya tahu dan ketahui,” ujar Bambang saat dikonfirmasi oleh Radar lewat Whatsapps Selasa (13/11).

Bambang pun enggan menjelaskan secara detail, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dan mark-up anggaran pembangunan jalan dan jembatan Ciawi-Singaparna (Cising) Tahun Anggaran (TA) 2017. ”Insya Allah saya sebagai warga negara siap menjalani pemeriksaan selanjutnya. Kalau memang diperlukan oleh pihak penyidik,” tegasnya.

Ketika ditanya bagaimana mekanisme penganggaran pembangunan jalan dan jembatan Cising? Bambang yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Tasikmalaya itu menegaskan sudah sesuai prosedur. ”Kalau mekanisme anggaran telah dilakukan secara normatif sesuai prosedur penganggaran. melalui Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat daerah,” jelasnya.

Bambang menambahkan faktor yang menyebabkan lamanya penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan Cising hingga mangkrak sampai 10 tahun, disebabkan karena anggaran kelanjutan pembangunan Cising terbatas. ”Alasannya kita terbatas anggaran, Sebetulnya tahun ini sudah selesai dan nyambung (jalan Cising,Red). Tinggal beberapa kilometer lagi yang masih dalam kondisi belum diaspal,” terang Bambang (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.