Masa Harus KPK?

92

Sudah yang ke sekian kalinya. Para pelaku usaha mengeluh soal izin. Berbelit-belit. Biayanya mahal. “Biaya mahal juga saya bayar. Asal ada juknisnya. Ini tidak ada kuitansinya. Ini tidak benar,” gerutu sahabat saya. Seorang pelaku usaha kuliner.

Beberapa hari lalu. Lelaki baik hati itu mengirim WA. Minta info urusan izin mendirikan bangunan. Dia berencana me­manfaatkan lahan kosong di samping tempat usaha kuliner­nya. Saya terkejut. Melihat foto di WA dia. Di selembar kertas putih tertera deretan angka. Rincian untuk berbagai izin. Nilai totalnya puluhan juta. Padahal dia hanya ingin menambah bangunan di samping tempat usaha kulinernya.

“Niatnya buat tempat nongkrong atau jajanan para remaja. Menu-menu murah meriah. Kan buat bantu pemerintah juga. Adakan lapangan kerja,” papar sahabat saya itu.
Saya telepon dia. Ingin jelas mendengar masalahnya.

Menghamburlah berondongan kata-kata kekecewaan. “Memangnya saya mau pesta. Harus keluar uang sebanyak itu. Lagi pula tidak ada kuitansinya. Apa-apaan ini. Mau sampai kapan kelakuan seperti begini?” gerutunya.

“Kang Dadan barangkali tahu. Bagaimana sebenarnya mengurus izin mendirikan bangunan. Ada peraturannya nggak? Terus dananya yang masuk ke kas pemerintah berapa. Ini izin saya, katanya yang masuknya ke Bank BJB hanya Rp7 juta. Sisanya tidak tahu ke siapa?” Protes pria berkacamata plus itu.

Sahabat saya ini sarjana hukum. Juga seorang dokter spesialis senior. Saya paham sekali karakternya. Ingin lurus-lurus saja.
Dia lalu cerita. Kalau izin itu memang minta bantuan mitranya. Yakni penyedia bahan bangunan. Maklum sahabat saya sibuk. Inginnya beli bahan bangunan dan dibangunkan. Plus pengurusan izinnya dibantu. Eh, mentok. Kena harga tinggi hahaha.

Mitranya juga berbagi kisah. Dulu saat mendirikan tempat usaha toko bahan bangunan milik bosnya, biaya perizinan menguras uang ratusan juta. “Izin dia juga tanpa kuitansi kang. Nah, saya tidak mau begitu. Kalau memang mahal, asal jelas aturannya dan uangnya masuk ke kas pemerintah, ya saya bayar. Ini tidak jelas. Uangnya buat siapa?” kutuk sahabat saya. “Tolong bantu kang.

Paparkan saja di Radar perizinan itu bagaimana syaratnya. Kita kan mau membantu pemerintah juga. Ciptakan lapangan usaha,” harap pria penyandang sabuk dan satu karate ini.
***
Saya sedih sekali. Sudah sangat lama urusan perizinan di Kota Tasik banyak janggal. Banyak dikeluhkan para pelaku usaha. Selama ini mereka hanya bisa curhat. Habis dana sekian puluh hingga sekian ratus juta. Tapi mereka tidak berdaya. Bahkan untuk kegiatan event seperti yang diinisiasi Bank Indonesia, Tasik Creative Festival tahun lalu, harus adu tawar beragam biaya izin ini dan itu. Nilainya besar sekali. Untungnya, saat itu tidak banyak digubris pihak penyelenggara. Saya ngenes juga menerima keluhan itu. Tak paham, apa yang ada di isi kepala para oknum di birokrasi Pemkot Tasikmalaya.

Saya sendiri mengalami. Mengurus IMB (izin mendirikan bangunan) rumah saja ribet. Malah ada yang menghargakan jasa sekian juta rupiah. Mulai jasa gambar sampai ini dan itu. Terima beres. Saya tolak. Saya urus saja sesuai tahapan. Walau waktunya lama. Habisnya hanya ratusan ribu. Masuk ke kas pemerintah. Alias pembayaran resmi bin legal. Memang ada juga akhirnya, keluar dana beberapa ratus ribu yang tidak berkuitansi. Saya pikir, sudahlah. Lelah ruwet-ruwet. Saya relakan sedikit menyukseskan “gacrit”. Hahaaha.

Tapi, berulangnya keruwetan pengajuan izin. Seperti dialami sahabat saya yang mau usaha kuliner, harus disudahi. Harus berubah menjadi lebih baik. Harus ada edukasi bahwa tugas birokrasi itu memberi pelayanan terbaik. Bukan membangun labirin birokrasi yang penuh jeratan. Demi mendulang rupiah yang kehalalannya diragukan.
Eeeh…ngomong-ngomong. Itu tim “saber” pada kemenong ye. Gencar di awal. Lalu seperti mati gaya.

Jangankan tim saber pungli, tim pengawas proyek fisik saja, tak terdengar kinerjanya. Buktinya. Proyek di Jalan Sambong Jaya sebelum gardu PLN. Warga setempat menggerutu. Sebab proyek itu selesai, jalan jadi sempit. Kendaraan roda empat yang berpapasan harus ada yang naik ke bangunan mirip trotoar. Pernah ditinjau Wakil Wali Kota H Muhammad Yusuf. Tidak juga terlihat tindak lanjutnya.

Apa kota ini memang harus kelas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menanganinya? Kalau inginnya begitu, menantang KPK, ya kita sih senang-senang saja. Agar clean and clear government tidak sebatas manis di bibir belaka. Kasihan rakyat. Masa terus menerus menggerutu. Lama-lama bisa stroke loh! (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.