Masih Ada yang Tak Terima bantuan, Nelayan Pangandaran Datangi Dewan

93
0
AUDIENSI. Wakil Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran M Yusuf (kiri) menyerahkan pernyataan sikap ke Ketua DPRD Asep Noordin soal tidak meratanya bantuan sosial bagi nelayan Senin (3/8). Deni Nurdiah /Radar Tasikmalaya
AUDIENSI. Wakil Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran M Yusuf (kiri) menyerahkan pernyataan sikap ke Ketua DPRD Asep Noordin soal tidak meratanya bantuan sosial bagi nelayan Senin (3/8). Deni Nurdiah /Radar Tasikmalaya

PANGANDARAN – Sejumlah nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (3/8).

Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran Muhamad Yusuf mengatakan sebagian nelayan ada yang tidak mendapat bantuan jaringan pengaman sosial terdampak Covid-19, terutama di Bojongsalawe. “Padahal semua juga terdampak Covid-19. Jangan ada diskriminatif,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (3/8).

Menurutnya, nelayan menginginkan DPRD menyampaikan keluhan itu kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Agar ke depannya pendataan penerima bantuan ini lebih baik lagi ke depannya,” ujarnya.

Bantuan jaring pengaman sosial tersebut disalurkan kepada nelayan pada minggu lalu melalui pos. “Diberikannya Rp 600 ribu sebulan, tapi disekaliguskan selama tiga bulan jadi Rp 1,8 juta,” jelasnya.

Baca juga : Masih Banyak Warga Pangandaran tak Pake Masker

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Rida Nirwana mengatakan bahwa data terdampak pandemi Covid-19 di Pangandaran 4.260, sedangkan yang menerima bantuan 2.334.

“Sebenarnya ini soal data yang digunakan oleh Kementerian (Kelautan dan Perikanan, Red) itu yang mana, kami tidak tahu,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa soal penyaluran bantuan jaring pengaman sosial itu memang tidak ada koordinasi dengan mereka. “Jadi bingung, apakah mereka ngambil data nelayan yang 4.260 itu atau data yang lain,” ujarnya.

Baca juga : Nelayan Pangandaran Mulai Panen Ikan

Pihaknya berjanji akan segera mengonfirmasikan soal bantuan jaring pengaman sosial itu ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terutama untuk mengetahui data yang digunakan dan akan disinkronkan. “Mungkin hari Selasa (4/8),” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan sinkronisasi data usulan perubahan penerima batuan harus dilakukan dinas terkait. “Agar semua nelayan menerima bantuan ini secara merata,” tegasnya.

DPRD siap mendampingi terus para nelayan jika ingin mengadu ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Karena kita sudah menerima aspirasi mereka, jadi wajib didampingi,” tuturnya. (den)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.