Massa Aksi Minta Wali Kota Banjar Bikin Aturan Tandingan UU Cipta Kerja

61
0
TAMPUNG ASPIRASI. Ketua DPRD Kota Banjar H Dadang Ramdan Kalyubi saat menerima massa aksi di depan kantor DPRD Kota Banjar Selasa (13/10).
TAMPUNG ASPIRASI. Ketua DPRD Kota Banjar H Dadang Ramdan Kalyubi saat menerima massa aksi di depan kantor DPRD Kota Banjar Selasa (13/10).

BANJAR – Penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja masih terus dilakukan oleh sejumlah buruh dan masyarakat. Kali ini massa aksi datang dari Forum Solidaritas Buruh (FSB) Banjar bersama GMBI Kota Banjar. Mereka berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Banjar, Selasa (13/10).

Korlap Aksi Endang Suryanto mengatakan aksi kali ini mendorong Wali Kota Banjar dan Ketua DPRD untuk membuat peraturan tandingan UU Omnibus Law Ciptaker. Apalagi UU tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Banjar diabaikan oleh perusahaan.

“Apalagi saat ini ditambah dengan adanya UU Omnibus Law Ciptaker, menambah derita dan kesengsaraan buruh dan masyarakat,” ujar dia kepada wartawan di lokasi.

Korlap aksi membacakan beberapa tuntutan di depan Wali Kota Hj Ade Uu Sukaesih, Ketua DPRD H Dadang R Kalyubi dan massa aksi. Berisi 13 poin tuntutan. Diantaranya, gaji anggota dewan sama dengan upah minimum kota (UMK), tidak ada tunjangan anggota DPR, tidak ada pensiun anggota DPR, tidak ada cuti anggota DPR, anggota DPR bolos satu kali, PHK.

Baca juga : Penolakan UU Cipta Kerja Terus Digelorakan Massa Gabungan Kota Banjar

Tuntutan berikutnya, anggota DPR bolos tiga kali dipenjara, tidur saat kerja, PHK. Lalu, tidak ada perjalanan dinas, tidak ada mobil dinas, tidak ada rumah dinas, tidak ada fasilitas istri simpanan, korupsi satu rupiah maka gantung di monas dan masa kontrak anggota DPR enam bulan.

Loading...

“Ini biar adil sama seperti kita semua para kaum buruh. Biar sama-sama merasakan apa yang dirasakan para buruh,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Banjar Dadang Ramdan Kalyubi mengaku siap menampung aspirasi massa aksi dan siap menyampaikan tuntutan tersebut ke DPR RI.

“Kami dipilih oleh masyarakat Kota Banjar, tentu saja mendukung mereka dan siap menolak dan menyampaikan apa yang diaspirasikan oleh kaum buruh,” ujarnya.

Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih, yang turut hadir, tidak menyampaikan apa-apa karena sedang sakit tenggorokan. Dia digantikan kepala Disnaker Asep Tatang Iskandar.

“Insya Allah, buruh tidak dirugikan dengan adanya UU Omnibus Law Ciptaker dan akan berusaha memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan masyarakat,” ujar Asep Tatang Iskandar. (nto)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.