Masuk Dalam Bidikan KPK

157

Jantung Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sepertinya sedang berdetak keras. Entah apa yang dipikirkannya, pasca penggeledahan yang dilakukan Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK), kemarin (18/3).

Terlebih, komisi antirasuah itu menyita uang dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat.

Ya, KPK membuka peluang untuk memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, sebagai saksi kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

Pernyataan ini dikemukakan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. “Dan kemungkinan itu terbuka (memanggil menag, Red). Ya sepanjang dibutuhkan bagi kepentingan penyidikan apalagi juga ada beberapa dokumen dan uang yang diamankan dari ruangannya,” terang Febri ketika ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/3).

Namun, dia belum bisa memastikan lebih lanjut, kapan menteri agama itu akan dipanggil. “Nanti baru diinformasikan lagi kalau sudah ada jadwalnya,” ucap dia.

Ia mengatakan uang pecahan rupiah yang disita senilai seratusan juta rupiah. Sedangkan pecahan dolar Amerika Serikat masih dihitung. Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di Gedung Kementerian Agama, yaitu ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan, dan ruang kepala Biro Kepegawaian.

“Disita juga sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan hasil seleksi dari kepegawaian tersebut,” ucap Febri.

Febri menambahkan disita juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka, Haris Hasanuddin, yang kemudian dipilih sebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Soal penyitaan uang dari ruang kerja menteri agama, Febri mengaku belum bisa mendapatkan informasi yang lebih teknis terkait hal tersebut. “Yang bisa kami sampaikan tentu mutakhirkan dari proses penggeledahan hari ini (kemarin). Intinya, kami melakukan penggeledahan di lokasi yang diduga terdapat bukti-bukti relevan,” katanya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Vishnu Juwono lebih meyoroti apa yang dilakukan Romahurmuziy. Dia menyebut dugaan praktik korupsi yang dilakukan mantan Ketum PPP itu sangat tradisional. “Analisis saya ini praktik yang sangat tradisional,” kata Vishnu, Senin (18/3).

Praktik tradisional itu, kata dia, pertama ada unsur penyalahgunaan wewenang, suap pejabat negara, dan unsur kerugian negara.

Ia pun mencontohkan soal kasus era demokrasi parlementer saat kepemimpinan PM Ali Sastroamidjojo dengan adanya istilah kredit murah pengusaha Ali Baba. “Di mana pada akhirnya izin bisnis yang dimudahkan terutama kepada pengusaha Melayu pada waktu itu ternyata dijual kembali pada pengusaha-pengusaha yang sudah kaya yang kebanyakan adalah keturunan Tionghoa, makanya dibilang ada skema Ali Baba”, ucap Vishnu.

Kemudian, ia juga mencontohkan soal kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo yang menerima suap dalam pengurusan visa. “Kalau kita lihat di orde baru juga sebenarnya pola ini juga sama, misalnya seperti mega korupsi atau miss manajemen yang terjadi dalam pengelolaan Pertamina dan Bulog,” ucap Vishnu.

Dalam kasus Rommy tersebut, ia pun menyimpulkan peranan partai politik semakin besar pada era reformasi ini. “Bahkan komisioner KPK sendiri harus atas persetujuan partai politik melalui DPR karena kan seperti yang kita ketahui calonnya ada 10 dan pada akhirnya harus dipilih lima melalui DPR,” ujar Vishnu. (riz/atr/ful/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.