Masyarakat Belum Dapat Penjelasan Soal Pengadaan Barang di Bagian Umum Pemkab Tasik

184
0
Candra Wahyudi Anggota Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA – Sampai saat ini, Pansus LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2019 dan publik belum mendapatkan penjelasan secara rinci soal pengadaan alat studio dan kendaraan operasional yang dinilai tidak rasional dari Bagian Umum Seta Kabupaten Tasikmalaya.

“Sampai saat ini menjelang paripurna LKPJ, kami pansus tidak menerima penjelasan sama sekali soal pertanyaan terkait pengadaan alat studio dan kendaraan operasional yang tidak rasional,” ujar Anggota Pansus LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2019, Candra Wahyudi kepada Radar, tadi malam.

Baca juga : Kecamatan Tawang, Cihideung, Cipedes Kota Tasik Akan Terapkan PSBB

Menurutnya, Bagian Umum dalam hal ini leading sektor pengadaan alat studio dan kendaraan operasional di Setda Kabupaten Tasikmalaya harus mampu menjelaskan kepada publik seperti apa rinciannya.

Sehingga ada pemahaman jelas bagi masyarakat yang sudah mengetahui adanya anggaran Rp 2,3 miliar dan Rp 7,5 miliar yang digunakan dalam belanja barang tersebut.

“Ya saya kira sangat perlu sekali ada penjelasan rinci dari bagian umum, karena ini yang digunakan dana publik.

Sehingga publik pun harus tahu seperti apa jelasnya, ini juga sebagai bentuk transparansi anggaran di pemerintahan,” katanya, menjelaskan.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi SP menjelaskan, rencananya hari ini akan menggelar paripurna penyampaian hasil evaluasi pansus terhadap LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2019.

“Nanti akan dipaparkan apa saja catatan-catatan penting dan evaluasi kinerja pemerintah daerah selama tahun 2019 lalu.

Supaya publik mengetahui apa saja kekurangan dan yang harus diperbaiki oleh pemerintah,” ujar Asep kepada Radar, kemarin.

Ketua Pansus III LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2019 Aang Budiana menjelaskan, pihaknya menyiapkan catatan terhadap kajian LKPJ tahun 2019 pada paripurna yang akan dilaksanakan.

“Jadi pandangan umum nanti, paripurna penyampaian pansus terhadap LKPJ ini, jadi tolak ukur yang disampaikan sampai sejauh mana kinerja dan output yang dihasilkan dalam pelaksanaan program pemerintahan.

Supaya jadi referensi, evaluasi dan perbaikan untuk tahun berikutnya,” ungkap dia.

Menurut Aang, di paripurna nanti bukan memutuskan bersalah atau tidak pemerintah daerah dalam pelaksanaan LKPJ 2019, tapi dewan mendorong supaya ada perbaikan, jika di tengah perjalanan ada temuan silahkan pihak berwenang seperti BPK atau APH yang mendalami.

Baca juga : Aktivitas di Masjid Agung Kota Tasik tetap Berjalan, Ada Pembagian Takjil & Air Mineral

Artinya, kata dia, di antara item yang disoroti oleh Pansus III LKPJ, terang dia, adalah soal tidak sinkronnya perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan kondisi program dan kegiatan yang ada di dinas-dinas.

“Perlu adanya peningkatan perencanaan kembali, koordinasi harus tetap ditingkatkan antara Bappeda di daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, supaya program bisa berjalan baik dan sesuai perencanaan yang baik dan tepat sasaran,” kata dia.(dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.