Masyarakat Diminta Awasi Realisasi Bankeu yang Diperjuangkan Dewan

283
0
Dr H Iwan Saputra SE MSi
Loading...

SINGAPARNA – Inspektur Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra SE MSi mengatakan, mekanisme pengajuan, pencairan sampai ke pekerjaan pembangunan bantuan keuangan (bankeu) atau dana aspirasi dewan ke desa perlu dievaluasi. Sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan wewenang dalam realisasinya.

Menurut Iwan, bantuan keuangan ada dua jenis. Pertama yang diusulkan masyarakat dan desa melalui kegiatan reses anggota DPRD atau usulan langsung melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten baik yang diusulkan oleh desa maupun kecamatan. “Selain perlu dievaluasi, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan dari mulai pengajuan baik lewat dewan atau musrenbang hingga pencairan sampai ke realisasi pembangunannya,” ungkap Iwan saat dihubungi Radar, Rabu (3/7).

Selain itu, kata dia, pihaknya mengajak semua komponen masyarakat atau lembaga swadaya mengawasi setiap anggaran yang masuk ke desa, baik bankeu, bantuan provinsi maupun dana desa. Sehingga tercipta keterbukaan dalam realisasi anggaran yang dampaknya pembangunan tepat sasaran.

“Kita harapkan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa ada partisipasi pengawasan terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Desa juga harus terbuka, kepala desa termasuk dinas terkait harus patuh terhadap aturan,” tegas Iwan.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik mengaku sependapat bantuan keuangan atau dana aspirasi dewan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. “Ya memang sudah seharusnya dievaluasi, apalagi sudah terjadi beberapa persoalan penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Asep mengaku tidak ingin dana aspirasi dewan untuk pembangunan di masyarakat dijadikan bancakan dalam kepentingan pribadi yang dampaknya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat terganggu.

Menurutnya, mekanisme yang harus dievaluasi seperti proses pengusulan atau pengajuan. Di mana proses ini harus benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga ketika nanti anggarannya sudah disetujui tidak akan kebingungan lagi dalam penerapannya, termasuk bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Loading...

Kemudian, tambah dia, pada saat pencairannya pun harus lebih transparan. Bila perlu dewan yang memperjuangkannya hadir dan disaksikan oleh tokoh masyarakat, sehingga tidak ada lagi tindakan-tindakan yang menyalahi aturan.(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.