Masyarakat Harus Sadar Bayar Pajak

17
PEMBINAAN. Para pemungut pajak dari UPTB 1 Kecamatan Indihiang mengikuti pembinaan pemungutan pajak di Aula Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya, Senin (15/4). Ujang Nandar / Radar Tasikmalaya

TAWANG – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya menggencarkan sosialisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pemungut pajak di Aula Kantor BPPRD, Senin (15/4).

Pembinaan itu dihadiri para kader pemungut pajak dari Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 1 Kecamatan Indihiang. Dalam sosialisasi itu disampaikan mengenai Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perda tersebut dibuat untuk mengatur besar kecilnya pajak yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP).

Kepala BPPRD Kota Tasikmalaya H Achdiat Siswandi menyatakan, sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak khususnya PBB-P2. “Kesadaran itu harus tumbuh, dan pembayaran pajak harus dibayar setiap tahun jangan sampai menumpuk,” katanya kepada Radar di ruangannya, Senin (15/4).

Menurut dia, pajak tersebut sekurang-kurangnya lima tahun akan tepat ditagih. Meski setelah lima tahun tidak ada penagihan catatan itu tetap tidak akan berubah. “Malah nantinya akan semakin menumpuk utang bayar pajak, itu sehingga saya minta masyarakat taat bayar pajak itu setiap jatuh tempo dibayarnya,” tutur Achdiat.

Dia juga meminta kader pemungut pajak menyampaikan materi yang didapatkan pada sosialisasi kepada wajib pajak. “Termasuk penyesuaian tarif pajak dengan NJOP yang sudah berubah disampaikan kepada masyarakat,” ujar dia.

Saat ini untuk mempermudah pembayaran pajak pemerintah menyediakan berbagai fasilitas yakni layanan online. “Itu disediakan supaya masyarakat lebih cepat, aman dan yaman dalam pembayaran pajaknya,” kata dia.

Penyesuaian tarif pajak itu minimal mendekati pasar dan memenuhi rasa keadilan. Objek pajak itu, dahulunya terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, tarif PBB-P2 bagi NJOP di bawah Rp 2 miliar sebesar 0,125 persen, sedangkan yang di atas Rp 2 miliar sebesar Rp 0,225 persen. “Karena NJOP-nya tinggi saat ini tarifnya diturunkan,” kata dia.

Tidak hanya itu, untuk lebih mempermudah dan memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak, pemerintah menyesuaikan tarifnya melalui Perda Nomor 2 Tahun 2019. Tarif pajak terbagi ke dalam lima kelompok. Yakni, tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 250 juta ditetapkan sebesar 0,080 persen per tahun, NJOP lebih dari Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta sebesar 0,100 persen per tahun, NJOP lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar sebesar 0,120 persen per tahun, NJOP lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 2 miliar sebesar 0,150 persen per tahun dan NJOP lebih dari Rp 2 miliar sebesar 0,210 persen per tahun “Jadi tarif pajak ini disesuaikan dengan NJOP,” kata dia.

Pihaknya berharap masyarakat taat dalam pembayaran pajak. Jangan sampai masyarakat saat akan menjual, mewariskan, meng-akta-kan baru membayar pajak dengan jumlah yang banyak. “Mohon kepatuhannya dalam pembayaran pajak PBB-P2 ini dibayar tepat waktu,” tutur dia.

Usai acara, kader pemungut pajak H Ade sangat mendukung penyesuai tarif pajak. “Ini juga akan meningkatkan pendapatan daerah untuk nantinya pembangunan Kota Tasikmalaya yang lebih maju,” kata dia.

Dalam waktu dekat, kata dia, yang harus dilakukan kader pemungut pajak adalah menyampaikan penyesuaian tarif pajak. “Ini akan menjadi salah satu kesulitan dalam pemungutannya, karena yang biasanya murah bisa jadi mahal. Namun, itu akan terus kami berikan pengertian agar dipahami oleh wajib pajak,” tutur dia. (ujg/adv)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.