Masyarakat Merasa Dikhianati Pemkab

63
0
Loading...

TASIK – Perwakilan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mendorong aparat hukum secara serius menangani pemberantasan korupsi di kota berjuluk Kota Seribu Pesantren ini.

Hal itu setelah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Aspirasi Warga Tasikmalaya (Jawara) beraudiensi dengan Pemkab, DPRD, Kejaksaan dan Polres Tasikmalaya di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (21/11).

Ketua Jawara Kabupaten Tasikmalaya Ramdan Hanafi mengungkapkan tujuan sidang rakyat tersebut (audiensi, Red) sebagai upaya menekan pemerintah dan penegak hukum fokus menangani berbagai persoalan korupsi.

”Jawara bersama aktivis, pimpinan ormas, LSM, pengamat, akademisi serta tokoh masyarakat ingin setiap masalah korupsi ditangani serius,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, ketika muncul kasus korupsi pemotongan dana hibah 2017 yang menetapkan Sekda Abdul Kodir bersama PNS lainnya sebagai tersangka. Masyarakat Kabupaten Ta­sik­malaya sangat kecewa dan merasa dikhianati oleh pe­merintah daerah.

Loading...

“Maka dari itu, kami minta kasus korupsi dana hibah tidak terulang dan diusut hingga ke akarnya,” ungkap Ramdan.

Sebab dalam kasus pemotongan dana hibah tersebut, kata Ramdan, masyarakat Tasikmalaya yang menjadi korban tercatat lebih dari 1.000 orang. ”Itu catatan kami, dari hasil penelusuran dan mengumpulkan informasi,” tuturnya.

Maka di akhir audiensi, disepakati nota tentang komitmen bersama pemberantasan korupsi di Kabupaten Tasikmalaya.

Pertama, meminta pemerintah membuka data administrasi dan legalitas hukum yayasan atau lembaga penerima dana hibah mulai tahun anggaran 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Kedua, meminta Kejaksaan Negeri dan Polres Tasikmalaya siap melakukan pengusutan atas pengembangan kasus dugaan pemotongan korupsi dana hibah tanpa diminta atau tidak.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus menjamin memberikan seluruh data menyangkut yayasan atau lembaga penerima hibah. Dengan mencantumkan besaran hibah yang diterima, secara transparan.

Dan keempat, seluruh pihak yang bertanda tangan dalam nota kesepakatan harus menjalin komunikasi, bertukar informasi terkait data dan fakta.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat menerima audiensi dan aspirasi dari perwakilan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya soal dorongan pemberantasan korupsi di Kabupaten Tasikmalaya. “Aspirasi ini menjadi ungkapan dan keluhan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Kita terima aspirasi dan menandatangani nota kesepakatan pemberantasan korupsi bersama perwakilan eksekutif, Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan,” jelasnya.

Nota kesepakatan dalam pemberantasan korupsi ini, kata Ruhimat, merupakan aspirasi baik sebagai bagian dari komitmen bersama pemerintah daerah, DPRD bersama penegak hukum dan masyarakat. Adapun soal penetapan tersangka Sekda Abdul Kodir bersama beberapa ASN dalam kasus korupsi dana hibah, kata Ruhimat, DPRD mendorong penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut sampai ke akar-akarnya. “Kami mendukung dan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan baik di Polda jabar maupun Kejati,” paparnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.