Matangkan Pembubaran PD Pasar Resik Di Kota Tasik

79

INDIHIANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mengekspos usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Resik di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (3/12). Di hadapan para legislator, pejabat eksekutif memaparkan mengenai kronologi dan isi regulasi pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.

Asisten Daerah (Asda) II Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Tasikmalaya H Kuswa Wardana menerangkan setelah perda itu diundangkan, PD Pasar Resik tidak langsung bubar. Tetapi ada masa transisi sekitar enam bulan.

Bersamaan dengan itu, pemkot juga akan menyiapkan peralihan kewenangan dan menghitung total kekayaan Pd Pasar Resik. Baik berupa aset, maupun pegawai. “Termasuk hak dan kewajiban PD Pasar Resik nanti diaudit oleh tim independen. Termasuk hak dan kewajiban perusahaan. Sebab nanti akan otomatis beralih menjadi tanggungjawab pemkot,” jelas Kuswa kepada wartawan usai ekspose di DPRD.

Selain itu, jajaran direksi dan badan pengawas juga tidak otomatis berhenti. Mereka masih bertugas namun dengan kewenangan yang terbatas. “Kemudian setelah wali kota menyatakan pembubaran, barulah memberhentikan direksi, badan pengawas, termasuk karyawan perusahaan daerah ini,” terang Kuswa.

Setelah PD Pasar Resik bubar, ungkap dia, pasar tradisional akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUMKM Perindag). “Itu seperti dulu dikelola UPTD di bawah dinas yang membidangi perekonomian. Kemudian diatur dalam peraturan wali kota,” ungkap dia.

Dari efek pembubaran itu, Kuswa belum bisa memastikan mantan-mantan karyawan PD Pasar Resik diberdayakan kembali. Pemilihan pegawai akan bergantung pada kebutuhan dan regulasi. “Tergantung kebijakan seperti apa,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pembubaran PD Pasar Resik H Tatang Multiara menggaris bawahi beberapa poin dalam ekspose tersebut. Mulai dari pertanggungjawaban aset, manajemen, dan karyawan, masa transisi pembubaran serta pembentukan UPTD.

Tatang juga belum bisa memastikan eks karyawan akan diberdayakan lagi di UPTD. Hal ini tidak dibahas di raperda. “Itu nanti teknis, soal perekrutannya. Kemungkinan tidak diatur melalui perda,” papar dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.