Memaksa Publik Curigai DPRD

75
0
Asep Rizal Al’Asyarie Ketua DPD Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya

TASIK – Besarnya anggaran kunjungan kerja (kunker) wakil rakyat di gedung DPRD Kota Tasikmalaya memunculkan prasangka di masyarakat. Sebab, hasil perjalanan dinas tersebut dinilai tak pernah diimpelementasikan.

Ketua DPD Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya Asep Rizal Al’Asyarie mengatakan hampir setiap bulan wakil rakyat mengikuti perjalanan dinas. Seharusnya alokasi yang cukup besar dari tahun ke tahun itu bisa berdampak positif terhadap pembangunan di daerah. “Kami nilai tidak ada dampak signifikan dari kegiatan dengan anggaran sebesar itu. Harus dikaji bersama, sebab terkadang masyarakat tidak tahu dan memunculkan suudzon (curiga, Red) atas kegiatan ke luar kota itu,” ucapnya memaparkan kepada Radar, Minggu (11/8).

Apalagi, kata dia, anggaran yang dicanangkan untuk kunker DPRD setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. ”Harusnya ada perubahan terhadap kondisi pembangunan di Kota Tasik, dari hasil studi banding tersebut,” ungkap dia.

Menurutnya, sah saja anggota DPRD menimba ide atau mengikuti pelatihan ke luar kota dalam rangka mencari referensi atas regulasi yang tengah dirancang. “Pasca kunker-kunker itu, ada hal yang dipetik atau untuk diterapkan di daerah tidak? Kan banyak yang tidak tahu sebab tidak pernah dipublikasikan,” kata Asep.

“Kita harap, setelah beres kunker, DPRD update informasi keberadaan daerah yang dikunjungi, belanja ilmu apa saja di sana. Bukan pulang seperti tidak ada apa-apa,” lanjut Asep.

Ia meragukan pola perjalanan dinas seperti DPRD, bisa memaksimalkan fungsi dan peran wakil rakyat. Salah satu contohnya aspirasi PGM kaitan Perda Pendidikan Madrasah tak kunjung rampung atau bahkan terlihat progresnya. “Itu setahun saja kami buat kajian bisa, kemudian DPRD harusnya cari pembanding daerah lain melalui kunker. Setelah itu publis ke masyarakat luas,” jelasnya.

Asep menegaskan ke depan wakil rakyat harus memiliki prioritas utama ketika berangkat ke luar kota. Bukan berarti membatasi bepergiannya anggota DPRD ke suatu daerah. “Ini kan ada yang sampai seminggu dua kali itu ke luar daerah. Sekali lagi, bukan tidak boleh, tapi harus jelas output-nya apa,” tuturnya.

Sehingga, kata dia, kunjungan kerja bukan sebatas menyerap anggaran atau bahkan menjadi tambahan penghasilan bagi anggota DPRD. Di samping gaji dan tunjangan yang sudah diterima. “Karena terlalu sering, saya sempat berpikir jangan-jangan cuma sebatas menyiasati untuk uang tambahan, sebab andalkan gaji tidak cukup. Ini kan memaksa masyarakat untuk berpikir suudzon,” sambungnya.

Ketua Kawalu Institute Miptah Hurrizki mengaku tidak pernah mengetahui hasil dari kunjungan kerja wakil rakyat. Maka wajar, timbul asumsi anggota DPRD hari ini tidak lain sebatas pekerja elite politik yang kurang mementingkan semua pihak. “Seharusnya dewan sebagai legislator masyarakat gentle, menyampaikan hasil kunkernya kepada masyarakat, toh yang digunakan kan uang rakyat. Agar tidak menimbulkan kecurigaan terkait dengan penggunaan anggaran,” katanya.

Apalagi, kata mantan aktivis PMII itu, angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Resik terbilang tinggi dan memerlukan cara khusus dari pemerintah. Salah satunya persoalan keluarga disabilitas yang luput perhatian. “Saya menilai bahwa kinerja di lingkungan perwakilan rakyat semakin hari semakin menampakkan lemahnya. Di tengah banyaknya persoalan sosial, tidak ada intervensi sedikit saja yang kami lihat,” keluhnya.

Dia berharap anggota DPRD periode mendatang yang akan dilantik 3 September nanti, bisa membawa spirit perubahan bagi citra perwakilan rakyat. Tidak hanya bermain di kalangan elite, tetapi turut menginvetarisasi program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat. “Ada semangat baru, harusnya anggota dewan periode nanti bisa melakukan itu. Mengingat pemilu yang menghasilkan mereka sebagai pemenang kemarin, cukup menyita atensi publik,” ucap Miptah.

Sementara itu,anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang merupakan petahana, Dede Muharam menjelaskan ada pun kenaikan alokasi untuk peningkatan kapasitas DPRD yang mana di dalamnya terdapat anggaran perjalanan dinas, karena setiap tahun nilai ekonomi terus menyesuaikan. “Inflasi dan kondisi ekonomi kian tahun kan meningkat. Otomatis cost segalam macam juga terjadi peningkatan,” katanya.

Ketika hendak ditanyai lebih rinci kaitan perjalanan dinas, ia enggan berkomentar lebih dan menyarankan mewawancarai terhadap para unsur pimpinan DPRD. “Itu ke unsur pimpinan saja baiknya,” singkat Dede.

Seperti kdiketahui, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya untuk kegiatan program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah serta Perjalanan Dinas DPRD Kota Tasikmalaya diketahui setiap tahun mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar, kegiatan peningkatan kapasitas itu pada Tahun 2016 sebesar Rp 13.861.682.320, meningkat di Tahun 2017 sebesar Rp 19.689.410.815. Sementara terjadi penurunan di Tahun 2018 sebesar Rp 14.629.238.054, kemudian kembali naik di Tahun 2019 menjadi Rp 18.227.766.000. Sama halnya dengan perjalanan dinas luar daerah di Tahun 2016 kegiatan itu menyedot anggaran sebesar Rp 9.017.833.000, kemudian di Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 12.694.432.745. Sama dengan program peningkatan kapasitas lembaga di Tahun 2018 sempat mengalami penurunan menjadi Rp 10.218.569.774 dan kembali naik di Tahun 2019 sebesar Rp 11.669.456.000.(igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.