Menag Cetak Kartu Nikah, DPR Minta Dibahas Dulu

27
0
Loading...

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) sudah memproduksi kartu nikah sebagai pengganti buku nikah. Bukti diproduksi kartu nikah itu disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Senin (12/11) di Kantor Kementerian Agama. Meski sudah diproduksi, tetapi dalam kartu tersebut belum terisi nama alias masih kosong.

Sayang, langkah Kemenag memproduksi kartu nikah itu tanpa sepengetahuan Komisi VIII DPR-RI selaku mitra kerjanya. Hingga kini, belum ada pembahasan antara Kemenag dengan Komisi VIII terkait dengan diterbitkan kartu nikah sebagai pengganti buku nikah.

Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto mengatakan, keputusan Kemenag ini melihat pada sisi kepraktisan, tetapi hal itu perlu melewati kajian yang lebih dalam bersama Komisi VIII.

Dalam konteks ini, Agus Hermanto mengakui bahwa kartu nikah masih sebatas wacana dari Kemenag, sementara menteri Agama sendiri sudah menunjukan bukti contoh kartu nikah kepada media kemarin.

“Ini adalah merupakan wacana dari Kementerian Agama yang dilontarkan untuk melihat segi kepraktisan. Tapi ini harus dikaji lebih dalam dibicarakan di DPR dengan Komisi VIII, sehingga kita tunggu perkembangannya. Ini kan baru suatu wacana usulan dari Kementrian Agama yang tentunya harus  melalui tahapan-tahan, dalam hal ini pembicaraan yang cukup intens dan kontens, sehingga ini nanti akan dicapai hasil permufakatan yang betul-betul jelas,” kata Agus Hermanto kepada wartawan di Gedung DPR-RI, Selasa (13/11).

Loading...

Sebelumnya, Menteri Agama beralasan jika kartu nikah diluncurkan sebagai satu langkah praktis bagi pemegangnya saat membawa kartu tersebut kemana-mana.

Namun, terlepas dari baik dan tidaknya kartu tersebut, politisi Partai Demokrat itu menyarankan agar proses tersebut harus melewati kajian di DPR terlebih dahulu.

“Kalau dilihat sekarang ini malah justru buku nikah ini cukup besar, mungkin juga bisa dibawa kemana-kemana itu kartunya kan cukup kecil. Barang kali ini yang menjadi lebih kepraktisan, tapi sekali lagi ini kan baru usulan dan wacana dari Kementerian Agama masih banyak prosesnya,” ujarnya.

Dari kajian-kajian tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan DPR-RI bisa mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat.

Lebih khususnya, proses kesepakatan peluncuran kartu nikah itu disampaikan oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi VIII DPR-RI.

“Kajian-kajian untuk menentukan mana yang paling tepat, apakah ini tepat atau tidak tepat dan tidaknya tentunya kita bicarakan di DPR. Di sana kan ada seluruh fraksi, dari seluruh fraksi pasti akan memberikan pendapatnya,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi yang biasa disapa Aher itu, dalam konteks masalah kartu nikah yang diluncurkan oleh Kementerian Agama ini tidak bisa dipandang dari sisi pribadi, karena ini merupakan kebijakan public yang harus dijelaskan secara professional.

“Nggak boleh, suatu kebijakam publik itu kita pandang dari pribadi. Tentunya juga harus diambil dari seluruh pendapat yang ada dan kita ambil secara proposional,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kartu nikah yang diakan diluncurkan pada pertengahan atau akhir November 2018 ini berbentuk persegi panjang dengan warna hijau bercampur kuning.

Bagian atas kertu bertuliskan kop Kementerian Agama. Di bawah kop Kementerian Agama terdapat dua kotak untuk foto pasangan yang dinyatakan telah sah menikah berdasarkan buku nikah.

Selain itu, kartu nikah ini juga dipasang barcode. Bila dipindai, barcode itu akan menunjukan data wajah, nama, dan tanggal menikah pasangan di layar mesin pemindai.

“Ini akan mulai diterbitkan pertengahan atau akhir November yang akan melangsungkan pernikahan,” kata Lukman Hakim kemarin, sembari menunjukan kartu nikah yang masih kosong itu.

(RBA/FIN)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.