Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.8%

8.8%

2.4%

26.3%

2.6%

49.9%

0.1%

9.1%

0%
Satu Tahun Jabar Juara

Menanam Gagasan, Membangun Fondasi

16
0
HUMAS PEMPROV JAWA BARAT MEMBANGUN PARIWISATA. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi istri, Atalia Praratya dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum saat pembukaan Pangandaran Internasional Kite Festival 2019.

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi besar. Saat ini penduduknya 49,02 juta jiwa. Wilayahnya luas. Kebutuhan masyarakat yang begitu dinamis dan tingginya tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, menuntut perbaikan di semua sektor pembangunan.

Di sisi lain, tidak bisa dimungkuri, ruang gerak birokrasi pemerintahan masih relatif terbatas. Ada sekat-sekat yang membuat roda pemerintahan dan pembangunan Pemdaprov Jawa Barat berjalan lamban.

Pelantikan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 5 September 2018 tidak hanya memunculkan optimisme dan harapan tinggi, juga menghadirkan banyak gagasan segar dan beragam terobosan inovatif.

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat saat ini berpandangan, upaya mendobrak kebekuan dan lambannya kegiatan pembangunan akibat permasalahan birokrasi harus dihilangkan dengan menerapkan model dinamic government (pemerintahan dinamis) atau yang juga dikenal dengan sebutan government 3.0.

Birokrasi Dinamis sendiri merupakan pola pembangunan yang kolaboratif, sehingga memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, di luar Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam setiap proses pembangunan. Birokrasi Dinamis sejatinya bukan konsep baru. Akan tetapi istilah ini mungkin masih terdengar asing di Indonesia yang umumnya masih menerapkan government 2.0 atau Birokrasi Performa berbasis penghargaan dan hukuman-reward and punishment.

Selain pengejawantahan Birokrasi Dinamis dalam pengelolaan pemerintahan, Pemdaprov Jawa Barat juga mempraktikkan konsep Penthahelix denggan menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government dan Media) dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil mengatakan meski kelima unsur pentahelix ini memiliki peran yang berbeda, namun keterlibatan lima unsur ini menjadikan kebijakan dan realisasi program-program pembangunan di Jawa Barat berjalan lebih efektif dan efisien. Visi Jawa Barat Juara Lahir Batin pun dapa tlebih cepat terwujud. “Penerapan konsep pentahelix memungkinan terjadinya percepatan pembangunan. Ada banyak gagasan-gagasan baru, termasuk program pembangunan di desa yang dibantu sektor perbankan. Selain gagasan, juga ada sumbangan berupa DED (Detail Engineering Design) untuk pembangunan infrastruktur,” kata Emil di Gedung Pakuan.

Penerapan Birokrasi Dinamis tidak hanya membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih cepat, juga menghadirkan sumber-sumber anggaran pembangunan yang semakin banyak. Selain bergantung pada tiga anggaran negara yang meliputi APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN. Namun, Pemdaprov Jawa Barat juga memanfaatkan lima sumber anggaran lain.

Lima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana tanggung­jawab sosial perusahaan (CSR). Pemdaprov Jawa Barat menyebut beragam sumber pemasukan ini dengan Delapan Pintu Anggaran.

Selain inovasi di bidang pembiayaan pembangun­an, terobosan Pemdaprov Jawa Barat saat ini juga tertuju pada peningkatan pelayanan publik, yang salah satunya dikebut melalui penerapan Digital Government. Artinya, Pemdaprov Jawa Barat mulai merancang sistem digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik dan cepat.

“(Layanan pemerintahan digital) ini, salah satunya untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi, Pemdaprov Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menghadirkan beragam aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan, Jumlah aplikasi akan sebanyak jumlah permasalahan yang ada (di Jawa Barat),” kata Emil.

Desa Juara

Selain membuka pintu investasi selebar-lebarnya, Pemdaprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Emil-Uu fokus pada pembangunan desa. Tujuannya tentu saja supaya ketimpangan sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan tergerus.

Saat ini, ada tiga problem krusial desa di Jawa Barat. Pertama, ketimpangan angka kemiskinan dan digitalisasi pedesaan dengan perkotaan tinggi. Kemudian, Indeks Desa Membangun di Jawa Barat masih rendah. Dari 5.312 desa, hanya 37 desa yang berstatus desa mandiri pada 2018. Problem terakhir berkaitan dengan sistem keuangan desa yang belum maksimal.

Berangkat dari tiga problem tersebut, Pemdaprov Jawa Barat melahirkan inovasi bernama Desa Juara yang memiliki tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).

Dari tiga pilar tersebut turun sederet program, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa), Jalan Mulus Desa, Sapa Warga dan banyak program lain. Intinya, program-program itu dirancang untuk menyelesaikan tiga problem krusial pedesaan.

One Village One Company (OVOC)

Selama satu tahun kepemimpinan Emil-Uu, banyak program yang sudah terealisasi. Terkait OVOC, sudah ada 596 BUMDes yang aktif kembali, 272 BUMDes baru terbentuk, dan 746 BUMDes yang akan dibentuk oleh Patriot Desa pada 2019.

Kehadiran BUMDes tidak hanya diharapkan membuat roda ekonomi desa berputar semakin cepat, tetapi juga potensi desa dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Desa Digital

Soal digitalisasi layanan desa, ada 600 wifiter pasang-lokasi pemasangan dominan di desa-desa blank spot atau desa tidak memiliki koneksi internet sama sekali. Jika koneksi internet desa baik, program lainnya yang berkaitan dengan layanan publik dan arus informasi, seperti Sapa Warga, dapat terealisasi.

Di sektor perikanan, 1.039 kolam yang menggunakan teknologi smart auto feeder. Lewat teknologi itu, memberi pakan ikan bisa menggunakan gawai. Hal tersebut membuat panen bisa naik dari dua menjadi empat kali dalam setahun. Persentase pendapatan pun melonjak sekira 30 sampai 100 persen. Dengan koneksi internet yang lancar, pemasaran ikan pun dapat dilakukan secara online.

Gerbang Desa

Pembangunan infrastruktur pun gencar dilakukan di desa, seperti Jantung Desa. Pada 2019, DPM-Desa Jawa Barat akan membangun 23 Jantung Desa yang tersebar di beberapa Kabupaten. Jantung Desa di bangun untuk mempermudah akses sekolah dan memperbaiki konektivitas antar desa.Pemdprov Jawa Barat pun telah meluncurkan Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara). Mobil yang akan disebar ke 126 desa itu dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat desa. Misalnya, mengangkut hasil pertanian atau perkebunan. Selain itu, Maskara bisa memutar film karena dilengkapi dengan layar besar.

Terrealisasinya sederet program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa di Jawa Barat sudah dalam koridor tepat. Sehingga, pada empat tahun ke depan, target menjadikan desa sebagai center of development dan center of budgeting biaster wujud.

“Kami berharap orang desa bisa tetap tinggal di desa namun dengan rezeki kota. Untuk itu kami menghadirkan berbagai inovasi seperti penyediaan internet untuk membantu peningkatan kehidupan masyarakat desa. Internet ini bukan dipakai untuk medsos saja, namun untuk pemasaran produk,” kata Emil.

One Pesantren One Product (OPOP)

Ketimpangan kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan tidak hanya dituntaskan melalui Desa Juara, tetapi juga program-program yang menyasar pesantren. Di bawah kepemimpinan Emil-Uu, Pemdaprov Jawa Barat memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan pesantren di Tanah Pasundan.

Program One Product One Pesantren (OPOP) menjadi salah satu upaya Pemdaprov Jawa Barat untuk menjadikan pesantren sebagai pusat ekonomi keumatan. Dengan adanya kegiatan ekonomi, pesantren tidak akan mengandalkan iuran santri dan sumbangan dalam menggelar proses pendidikan. Menurut Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, pesantren di Jawa Barat kerap didera masalah finansial. Saat kiai di salah satu pesantren meninggal dunia, jumlah santri dan pemasukan kerap menyusut. Lambat laun, pesantren tersebut akan redup dan hilang. Padahal, pesantren menjadi salah satu aset negara dalam mencetak generasi muda yang unggul.

“Maka, solusinya adalah kami membuat program untuk mendukung bidang ekonomi di Pondok Pesantren agar Pondok Pesantren hebat dan tetap ada,” kata Uu. (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.