Menanti Realisasi Rp 50 Juta Gempa Lombok, Fahri Hamzah: Ternyata Nggak Ada Kemampuan

6

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Korban bencana gempat di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) belum mendapatkan bantuan uang tunai dari Pemerintah.

Sebelumnya pemerintah berjanji memberikan bantuan uang sebesar Rp 50 juta kepada korban dalam waktu cepat. Uang itu untuk memperbaikii rumah mereka yang rusak akibat gempa.

Namun, janji Pemerintah memberikan bantuan uang Rp 50 juta itu hingga kini belum direalisasikan.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, penyaluran bantuan kepada korban bencana gempa di Lombok butuh proses, karena hal itu memerlukan beberapa tahap oleh Pemerintah untuk merealisasikan bantuan ke korban bencana.

“Ya ini kan dalam proses, semua itu dalam proses. Tahap sekarang kan tahap awal, baru mau masuk tahap rehab dan rekonstruksi,” kata Airlangga Hartarto kepada awak media di Gedung DPR-RI, Senin (15/10).

Dikatakan Ketua Umum Partai Golkar itu, bantuan kepada korban bencana di Lombok tidak menjadi beban bagi Pemerintah, karena hal itu adalah tanggung jawab yang harus direalisasikan untuk merehab dan merekontruksi rencana yang ada.

“Saya kira bagi negara tidak ada beban, karena itu kewajiban negara untuk merehab dan rekonstruksi berbagai rencana yang ada,” ujarnya.

Selain itu, Airlangga juga mengakui Partai Golkar sedang membahas terkait optimalisasi anggaran agar bisa menjadi bantalan untuk kondisi perekonomian bangsa, dan rekontruksi bencana alam di Indonesia.

“Bagi Partai Golkar kita sudah melakukan pers release yang lalu, bahwa optimalisasi anggaran yang akan dibahas dalam minggu-minggu ini diharapkan optimalisasi itu bisaa menjadi bantalan untuk kondisi perekonomian, dan juga untuk rehab dan rekonstruksi bencana alam,” jelasnya.

Tempat berbeda, Wakil Ketua DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyarankan agar Pemerintah segera mencairkan bantuan Rp 50 juta itu korban bencana, karena kondisi mereka kian parah pasca bencana.

Hampir sebagian besar korban bencana tidak memiliki tempat tinggal dan masih menempati tenda-tenda pengungsian di lapangan.

“Saya tau Pememrintah strateginya apa, tetapi yang jelas dari NTB kabar sedihnya adalah ratusan ribu masyarakat itu belum punya rumah, belum punya tempat tinggal. Ada yang menumpang dan juga masih tidur di lapangan. Karena tidak mengerti bagaimana caranya mengatasi ketiadaan tempat tinggal wagra,” ucap Fahri.

“Jadi kalau saya tetap kepada saran awal, tolong segera cairkan jadi kalau misalnya Pemerintah tidak sanggup mencairkan Rp 50 juta, karena sepertinya Pak Jokowi itu salah ngomong waktu menjanjikan Rp 50 juta, ternyata nggak ada kemampuan,” tambahnya.

Politisi asal NTB itu lantas menyarankan agar Pemerintah menyalurkan bantuan itu secara bertahap agar masyarakat bisa menjalankan aktifitas mereka.

Fahri juga meminta rencana Pemerintah mendatangkan kontraktor dari pusat untuk mendesain pembangunan rumah warga yang terkena bencana tidak perlu dilakukan. Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bantuan uang yang dijanjikan Pemerintah.

“Usul saya transfer saja dulu Rp 10 juta, nanti baru ditambah Rp 10 juta terus aja. Begitu biar orang ada kerjaan, sebab ada baikanya rakyat itu kerja dulu ngebangun rumahnya. Dan tidak usah didesain kontraktor dari pusat gitu, biar aja orang mau beli apa, batu bata bekas. Baiknya mereka saja, tidak usah Pemerintah yang ngantur nanti dibangun pakai apa, kasih aja uangnya secara betahap,” saran Fahri.

Lebih lanjut Fahri, hal terpenting saat ini yang harus dilakukan oleh Pemerintah Jokowi adalah merealisasikan janjinya ke korban bencana. Karena jika hal it uterus ditunda-tunda rakyat makin frustasi dengan kondisi yang ada di sana.

“Yang terpenting sekarang ini Pemerintah transfer uangnya dan pencairan mesti bisa dilakukan dengan cara seperti sekarang ini. Pemerintah itu bikin orang-orang pada stress, Pemda stres, Bupati stres, mungkin Gubernurnya lebih stres lagi. Tetapi, yang lebih stres adalah rakyat karena mereka menjalani hidup. Jadi ini rakyat dizolimi begitu, harusnya Pemerintah jangan membiarkan berlarut, ini sudah lebih dari 70 hari, nasib mereka menggantung dan tidak punya masa depan,” tutupnya.

Diketahui, Pemerintah lewat Presiden Joko Widodo menjanjikan akan memberikan bantuan uang sebesar Rp 50 juta per satu kepala keluarga (kerusakan rumah) yang menjadi korban bencana gempa di Lombok, NTB. Namun, hingga kini bantuan tersebut belum direalisasikan oleh Pemerintah.

(RBA/FIN)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.