Mendagri Batasi Izin Kunker

43
0
fin BERI KETERANGAN. Mendagri Tjahjo Kumolo akan membatasi izin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati/wali kota yang akan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan menghambat izin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati/wali kota yang akan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

“Izin akan diberikan setelah Kemendagri melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan sesuai dengan kepentingan masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai menghadiri Pembukaan Indonesia Development Forum 2019 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin (22/7).

Tjahjo menegaskan pada prinsipnya Undang-Undang sudah mengatur mengenai izin kunker, Kemendagri tidak akan menghambat, tetapi harus koordinasi dengan Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, termasuk rombongannya dibatasi lima orang dan termasuk keperluannya untuk apa. ” Manfaat untuk daerah dan masyarakatnya harus jelas, karena kepala daerah pergi menggunakan uang rakyat,” ungkap dia.

Ia mengingatkan agar kepala daerah yang izin ke luar negeri, tidak hanya menghadiri acara seremonial. Melainkan urusan penting yang dapat bermanfaat bagi daerah dan masyarakat tersebut. ”Kita tidak akan menghalangi, tetapi membatasi. Pertimbangannya apakah penting pergi ke luar negeri? Jangan sampai undangan seremonial saja. Kalau itu penting, silahkan tidak masalah yang penting jelas. Muncul pertanyaan, kapan kerjanya kepala daerah kalau ke luar negeri terus,” timpalnya.

Seperti diketahui Mendagri telah mengeluarkan surat pemberitahuan pengajuan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri. Surat pemberitahuan SOP tersebut tertuang dalam Nomor 009/5546/SJ yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan Surat Nomor 009/5545/SJ yang ditujukan kepada bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Dalam surat tertanggal 1 Juli disebutkan, bahwa izin, dispensasi atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait kepergian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama beberapa kali, Tjahjo mengatakan sudah menjadi pertimbangan Kemendagri menerbitkan SE. Parahnya, ada gubernur yang hampir setiap pekan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

“Sebagai contoh Pak Anies, dia tidak ada wakil gubernur tapi satu tahun berapa kali dia ke luar negeri? Hampir sebulan ada dua (sampai) tiga kali. Ini ada juga gubernur yang hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada,” katanya.

Kepergian Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta ke luar negeri terakhir pada 9 Juli lalu, dengan tujuan Kolombia dan New York, guna menghadiri pertemuan wali kota se-dunia dan acara Diaspora Indonesia.

Pakar Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah sekaligus Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sadu Wasistiono mengatakan pejabat pemerintah di daerah wajib menjalankan amanat dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla terkait pengurangan intensitas perjalanan dinas baik dalam maupun ke luar negeri. “Harus dikurangi, karena pasti ada yang tidak urgen,” kata Sadu.

Besarnya anggaran dinas ke luar kota maupun luar negeri menjadi beban keuangan daerah. Tidak hanya berlaku untuk eksekutif, penyelarasan pun harus dilakukan di lingkungan legislatif di daerah. Agar tata kelola keuangan menjadi lebih efesien dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Perjalanan dinas para pejabat daerah menjadi beban APBD dan APBN selama ini. Kalau efesiensi dilakukan, tentu akan berkurang mengingat defisit kas negara semakin membengkak,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), kemarin (18/7).

Untuk mengendalikan hal ini, JK meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan efisiensi perjalanan dinas kepala daerah dan pejabat daerah, khususnya ketika menghadiri acara pusat pemerintahan di Jakarta.

“Saya sudah minta, seperti dikatakan Mendagri, nanti acara-acara itu digabung menjadi satu supaya biaya perjalanan bisa dihemat. Negara sekarang banyak defisitnya, jadi perlu dibantu untuk tidak banyak biaya perjalanan dan biaya acara-acara,” terang JK.

Selain itu, banyaknya acara di Jakarta yang harus dihadiri kepala daerah dapat menyebabkan jalannya pemerintahan di daerah terganggu. Untuk itu, Wapres menyarankan Kemendagri dapat mengatur supaya sejumlah acara yang harus dihadiri kepala daerah bisa dilakukan dalam satu kali perjalanan dinas.

“Memang bulan-bulan akhir ini terlalu banyak acara, jadi minta maaf mengganggu saudara bupati dan gubernur untuk tidak bekerja optimal di daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga semester pertama tahun 2019 mengalami peningkatan hingga Rp135,8 triliun atau 0,84 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), dibandingkan dengan semester pertama tahun 2018. Defisit APBN saat ini membengkak dari Rp 110,6 triliun atau 0,75 persen dari PDB.

Apa yang disampaikan JK ternyata sudah diterima oleh Tjahjo Kumolo. “Sudah kami terima pesan dari Pak Wapres. Tentu ini harus didukung. Ini sejalan dengan lima janji yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo dengan melakukan sosialisasi visi-misi pemerintahan hingga ke aparat desa,” ujar Tjahjo.

Ditambahkannya, beberapa langkah itu akan dibagikan ke 7800 pegawai negeri di Kemendagri, dan segera di kirim ke daerah supaya dibaca dan menjadi pedoman. “Ya harus tegak lurus, apapun harus ikut membangun sistem yang mempercepat birokrasi demokrasi membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, melayani masyarakat, mempercepat birokrasi reformasi dan terintegrasi yang menjadi stabilitas daerah,” papar Tjahjo. (ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.