Mendagri Mulai Disebut di Kasus Meikarta, KPK Siap Panggil Tjahjo Kumolo

27
0
DIWAWANCARA. Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers, terkait Meikarta Rabu (16/1). fin

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mulai terusik. Dugaan suap izin pembangunan Meikarta menyeret namanya.

Ini setelah Bupati Bekasi (non aktif) Neneng Hasanah Yasin buka suara saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1) lalu.

Tak pelak, pernyataan ini pun memancing reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperdalam keterlibatan orang-orang penting dalam pusaran kasus yang terus menyita perhatian publik.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah angkat bicara. Pihaknya siap memanggil Tjahjo Kumolo sejauh penyidik membutuhkan keterangannya dalam proses penanganan perkara.

Namun, saat ini pemeriksaan terhadap Tjahjo belum bisa dilakukan mengingat penyidik masih mendalami fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

“Jadi ketika belum dibutuhkan maka proses penyidikan akan berjalan melalui kegiatan yang lain,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/1).

Febri mengungkapkan fokus penyidik yakni mendalami pertemuan antara tersangka Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, dan perwakilan pengembang proyek Meikarta PT Lippo Cikarang di Kantor Ditjen Otda Kemendagri.

Diakuinya, KPK telah mengantongi bukti perizinan Meikarta bermasalah pada aturan tata ruang.

“Tentu kami ingin tahu apa kewenangan dari Kemendagri di sana. Juga apakah ada arahan-arahan atau ada pembahasan-pembahasan yang dilakukan terkait dengan perizinan tersebut,” tukasnya.

Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan siap memberikan pernyataan jika dipanggil penyidik KPK mengenai kasus Meikarta.

“Kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir. Soal di kemudian hari ada masalah, itu bukan kewenangan Kemendagri,” singkatnya di kompleks DPR RI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar Baharuddin membenarkan adanya permintaan Mendagri kepada Bupati Bekasi mengenai pengurusan perizinan Meikarta.

Namun, dirinya menggarisbawahi perizinan agar diselesaikan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

“Jadi berkoordinasi dengan Gubernur Jabar. Juga (Neneng) diminta untuk mengendalikan diri, agar Pemkab dan Pemprov jangan ribut berpolemik,” ucap Bahtiar dalam keterangan resminya.

Bahtiar menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengenai teknis perizinan Meikarta. Menurutnya, kewenangan tersebut berada pada tangan Bupati Bekasi melalui rekomendasi Gubernur Jawa Barat.

“Polemik perizinan saat itu semakin ramai dalam pemberitaan, yang mengangkat perbedaan pandangan dan sikap antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi yang semakin memanas,” tukasnya. (riz/fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.