Mendagri Tegur 103 Kepala Daerah

49
0
JELASKAN. Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan teguran tertulis bagi kepala daerah di Indonesia.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 Gubernur, 80 Bupati dan 12 Wali Kota. Agar dalam waktu 14 hari segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.

“Ya, per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari ini,” kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, di Jakarta, kemarin (3/7).

Akmal menambahkan dari total sebanyak 2.357 ASN yang harus dilakukan PTDH, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah. Tercatat hingga akhir Juni 2019, masih ada sebanyak 275 ASN yang belum diproses oleh PPK yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.

“Kebanyakan ASN berkasus korupsi ada di lingkungan pemda. Hingga kini masih ada 275 ASN yang belum diproses PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Rinciannya 33 ASN di Provinsi, 212 ASN di Kabupaten dan 30 ASN di Kota,” terang Akmal. Sayangnya, dia enggan merinci 11 gubernur termasuk 80 bupati dan 12 wali kota yang dimaksud.

Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan perbuatan yang kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.

Sementara itu, Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) terhadap 41 ASN.

Selain itu, diputuskan dua ASN mendapat sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun, ASN mendapatkan sanksi dipindahkan dalam rangka penurunan jabatan sebanyak satu orang, dan seorang ASN dibatalkan dengan peninjauan kembali.

Asisten Sekretaris Bapek Andi Anto mengatakan sidang Bapek itu memproses ada 46 kasus pelanggaran disiplin yang meliputi kasus tidak masuk kerja, penyalahgunaan narkotika, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, perkawinan kedua tanpa izin pejabat, hidup bersama, sampai dengan kasus PNS wanita menjadi istri kedua.

“Hari ini (4/7) ada 46 kasus yang disidangkan. Jenis penjatuhan hukuman disiplin ke-46 kasus yang dijatuhkan PPK meliputi PDHTAPS dan PTDH,” jelas Andi.

Jenis pelanggaran disiplin dalam kasus yang dibahas pada sidang Bapek kali ini, menurut Andi, masih didominasi pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Dari 46 kasus tersebut, sidang Bapek memutuskan memberhentikan 41 PNS, dengan perincian 38 PNS diperkuat keputusan PPK untuk menjatuhkan hukuman berupa PDHTAPS, 3 (tiga) PNS diperingat hukuman yang diajukan PPK dari hukuman disiplin PTDH menjadi PDHTAPS.

Selain itu, sidang Bapek juga memutuskan melakukan penurunan pangkat selama tiga tahun terhadap dua ASN, dan pemindahan dalam rangka penurunan dalam jabatan terhadap satu ASN, sementara satu putusan PDHTAPS dibatalkan.

Sesuai tugasnya dalam Pasal 3 huruf b PP Nomor 24 Tahun 2011, Bapek telah memeriksa banding administratif PNS dan mengambil keputusan atas banding administratif pada sidang Bapek yang dipimpin oleh Menteri PANRB selaku Ketua Bapek dan dihadiri oleh Kepala BKN selaku Sekretaris Bapek, Kejagung, Setkab, BIN, Ditjen Per-UU Kemenkumham, dan DPN Korpri selaku anggota Bapek.

Sidang tersebut dihadiri oleh Sekretaris BAPEK yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, pejabat dari Kejaksaan Agung RI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan HAM, pengurus Korpri, serta BKN.

Seperti diketahui, sebanyak 3.240 aparatur sipil negara (ASN) dipecat dengan tidak hormat. Mereka dipecat karena terbukti melakukan tindakan korupsi. “Ini bagian dari pemberian ‘punishment’, 3.240 ASN yang terlibat korupasi sudah diberhentikan tidak dengan hormat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, Rabu (3/7).

Selain itu, dia juga mengatakan masih ada lagi yang dalam proses pemecatan. Sanksi pemecatan tidak diputuskan oleh PANRB sendirian, akan tetapi berdasarkan keputusan bersama dengan Mendagri dan Badan Kepegawaian Negara.

Diakuinya, meski banyak yang telah dipecat, namun masih ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN. “Ada upaya pencegahan, tapi di sisi lain ada oknum-oknum yang masih melakukannya,” katanya.

Pada tahun 2019, katanya, Kementerian PAN RB akan fokus pada reformasi birokrasi, yang fokus pada enam agenda pokok. “Salah satu agenda yang akan dilaksanakan yakni perluasan zona integritas di lingkungan pemerintahan,” tegasnya.(ful/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.